Oleh: Testriono
(Peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta)
Hampir 90 persen penduduk Indonesia adalah Muslim. Faktanya, partai-partai Islam tak pernah jadi kekuatan politik mayoritas di Indonesia. Kenyataan ini makin menegaskan bahwa 'politik aliran' sebuah istilah yang dipopulerkan oleh antropolog Clifford Geertz—remuk redam. Ideologi Islam dalam politik kepartaian tak mampu menarik dukungan mayoritas. Artinya, politik yang dibentuk, didasarkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai tradisional agama sudah tak lagi relevan.
Pemilu 9 April lalu kembali menegaskan kenyataan tersebut. Partai-partai Islam--baik yang berideologi Islam seperti PPP dan PKS maupun partai berideologi Pancasila, tapi berbasis Islam seperti PKB dan PAN--hanya mampu menembus papan tengah (medioker). Sebagian merosot suaranya sebab konflik internal maupun pecah dan melahirkan partai baru yang menggerogoti suara partai induk. Dari data KPU, keseluruhan suara partai Islam yang lolos parliamentary threshold adalah 24,15 persen (PKS 7,88 persen, PAN 6,01 persen, PPP 5,32 persen, dan PKB 4,94 persen). Angka ini menurun tajam dibandingkan suara seluruh partai Islam pada Pemilu 2004.
Ini bukan kali pertama partai-partai Islam gagal meraih dukungan mayoritas. Sejarah pemilu Indonesia mengonfirmasi kegagalan itu sejak pertama kali pemilu dilaksanakan. Di masa Orde Lama, pada pemilu pertama tahun 1955, partai-partai Islam yang terdiri atas Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSII, dan Perti (ditambah dua partai Islam kecil: Tarekat Islam dan AKUI) memperoleh 44 persen kursi di parlemen atau sekitar 39 persen suara. Selain tak mencapai mayoritas, jumlah tersebut tak pernah meningkat di pemilu-pemilu sesudahnya.
Pada Pemilu 1971, pemilu pertama masa Orde Baru, jumlah suara kolektif partai Islam adalah 27,11 persen. Selanjutnya, pada Pemilu 1977, suara PPP--gabungan partai Islam yang dibentuk berdasar kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian--adalah 29,29 persen, lalu turun drastis menjadi 15,97 persen pada Pemilu 1987.
Kebijakan depolitisasi Islam Orde Baru dinilai berpengaruh terhadap turunnya suara partai Islam. Oleh karena itu, ketika pintu demokratisasi dibuka, perolehan suara partai Islam sempat meningkat. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru, jumlah suara 10 partai Islam adalah 37,59 persen. Lima tahun kemudian, Pemilu 2004, sebanyak tujuh partai Islam memperoleh suara 38,35 persen. Tapi, angka ini justru turun drastis di pemilu pada April lalu. Apa pasal?
Akar kegagalan
Bahtiar Effendy punya jawaban menarik tentang kegagalan partai-partai Islam itu. Pertama, ketidakmampuan partai-partai Islam menerjemahkan identitas ideologi ke dalam program-program nyata. Sehingga, publik tak melihat sama sekali adanya perbedaan antara partai sekuler dan partai agama (Islam).
Kedua, beberapa partai Islam menderita perpecahan internal. Ini menyulitkan mobilisasi. Selain itu, lahir kesan di tengah masyarakat tentang inkonsistensi para politikus partai Islam: dakwah mereka mengenai Islam yang menekankan persatuan dan persaudaraan tak terwujud dalam praktik politik mereka. Ketiga, kegagalan para pemikir dan praktisi partai Islam untuk menyadari bahwa keadaan negara telah berubah dibandingkan tahun 1950-an yang masih ideologis. Situasi negara sekarang lebih pragmatis: yang material dan terlihat dianggap lebih penting daripada sesuatu yang abstrak, seperti ideologi.
Lantas, masih relevankah kehadiran partai-partai Islam? Menyadari kenyataan mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim, kehadiran partai-partai Islam dalam kontestasi politik nasional tak bisa ditampik. Partai-partai Islam kemungkinan besar masih akan ada dalam pemilu-pemilu mendatang. Alasannya? Pada satu sisi, partai Islam masih menjadi saluran aspirasi politik sebagian Muslim Indonesia yang percaya bahwa Islam mengandung segalanya, termasuk politik. Pada aras lain, masih ada sejumlah politikus Muslim yang percaya bahwa simbol-simbol agama dapat digunakan untuk mendulang suara.
Namun, mengambil pelajaran dari perkembangan kontemporer, selayaknya para politikus partai Islam segera melakukan evaluasi diri. Ini penting agar kehadiran partai Islam tak sekadar jadi 'buih' (semata menambah jumlah partai kecil) dalam sistem politik Indonesia yang kini multipartai.
Berdasarkan laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September 2008, 'Kekuatan Elektoral Partai-Partai Islam Menjelang Pemilu 2009', pemilih Muslim Indonesia pada dasarnya rasional. Artinya, persepsi kompetensilah dasar pilihan terhadap partai, bukan identitas. Dukungan yang tinggi pemilih Muslim terhadap partai-partai non-Islam bukan hanya karena partai-partai nasionalis-sekuler itu dipersepsi lebih Pancasilais, tapi juga secara umum dipersepsi lebih kompeten (punya program dan figur yang dipercaya) dan peduli pada rakyat. Ini mengindikasikan secara gamblang bahwa hanya partai yang mampu menjaga rasionalitaslah yang bakal dapat dukungan besar dari pemilih Muslim atau non-Muslim.
Selain itu, LSI juga menemukan bahwa meningkatnya dukungan satu partai Islam diikuti oleh turunnya suara partai-partai Islam lain. Artinya, di posisi medioker, partai-partai Islam ini jadi 'kanibal': saling menggerogoti satu sama lain. Dua temuan inilah yang mesti disadari para elite politik partai-partai Islam.
Berubah
Jalan apa yang tersedia? Pertama, mengikuti hukum 'kurva lonceng' bahwa sebagian besar orang tak menggandrungi perubahan radikal dan ekstrem partai Islam yang harus keluar dari captive market-nya dengan merambah konstituen baru yang selama ini bernaung di rumah-rumah partai nasionalis. Artinya, partai Islam harus menawarkan program-program kesejahteraan rakyat yang lebih terukur, tidak lagi mengandalkan retorika berdasar sentimen agama.
Kedua, mengingat kepemimpinan masih jadi basis penting dalam politik, partai-partai Islam perlu memperkuat diri dengan para pemimpin yang mumpuni dan berpengaruh. Belajar dari sejarah, menurut Bahtiar, tiadanya figur kuat dan karismatik, seperti Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Roem, Wahid Hasyim, Idham Cholid, Subchan ZE, Zamroni, dan banyak lainnya, membuat para konstituen mengalihkan dukungannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono atau Megawati Soekarnoputri.
Akhirnya, masa depan partai-partai Islam terletak pada kemauan dan kesiapan para pemimpinnya untuk berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan politik Indonesia kontemporer. Jika tidak, kita mungkin perlu mengucapkan selamat tinggal kepada partai-partai Islam.
Minggu, 31 Mei 2009
Gagalnya Partai Islam
Jumat, 29 Mei 2009
Gagalnya Partai Islam
Oleh: Testriono
(Peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta)
Hampir 90 persen penduduk Indonesia adalah Muslim. Faktanya, partai-partai Islam tak pernah jadi kekuatan politik mayoritas di Indonesia. Kenyataan ini makin menegaskan bahwa 'politik aliran' sebuah istilah yang dipopulerkan oleh antropolog Clifford Geertz—remuk redam. Ideologi Islam dalam politik kepartaian tak mampu menarik dukungan mayoritas. Artinya, politik yang dibentuk, didasarkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai tradisional agama sudah tak lagi relevan.
Pemilu 9 April lalu kembali menegaskan kenyataan tersebut. Partai-partai Islam--baik yang berideologi Islam seperti PPP dan PKS maupun partai berideologi Pancasila, tapi berbasis Islam seperti PKB dan PAN--hanya mampu menembus papan tengah (medioker). Sebagian merosot suaranya sebab konflik internal maupun pecah dan melahirkan partai baru yang menggerogoti suara partai induk. Dari data KPU, keseluruhan suara partai Islam yang lolos parliamentary threshold adalah 24,15 persen (PKS 7,88 persen, PAN 6,01 persen, PPP 5,32 persen, dan PKB 4,94 persen). Angka ini menurun tajam dibandingkan suara seluruh partai Islam pada Pemilu 2004.
Ini bukan kali pertama partai-partai Islam gagal meraih dukungan mayoritas. Sejarah pemilu Indonesia mengonfirmasi kegagalan itu sejak pertama kali pemilu dilaksanakan. Di masa Orde Lama, pada pemilu pertama tahun 1955, partai-partai Islam yang terdiri atas Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSII, dan Perti (ditambah dua partai Islam kecil: Tarekat Islam dan AKUI) memperoleh 44 persen kursi di parlemen atau sekitar 39 persen suara. Selain tak mencapai mayoritas, jumlah tersebut tak pernah meningkat di pemilu-pemilu sesudahnya.
Pada Pemilu 1971, pemilu pertama masa Orde Baru, jumlah suara kolektif partai Islam adalah 27,11 persen. Selanjutnya, pada Pemilu 1977, suara PPP--gabungan partai Islam yang dibentuk berdasar kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian--adalah 29,29 persen, lalu turun drastis menjadi 15,97 persen pada Pemilu 1987.
Kebijakan depolitisasi Islam Orde Baru dinilai berpengaruh terhadap turunnya suara partai Islam. Oleh karena itu, ketika pintu demokratisasi dibuka, perolehan suara partai Islam sempat meningkat. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru, jumlah suara 10 partai Islam adalah 37,59 persen. Lima tahun kemudian, Pemilu 2004, sebanyak tujuh partai Islam memperoleh suara 38,35 persen. Tapi, angka ini justru turun drastis di pemilu pada April lalu. Apa pasal?
Akar kegagalan
Bahtiar Effendy punya jawaban menarik tentang kegagalan partai-partai Islam itu. Pertama, ketidakmampuan partai-partai Islam menerjemahkan identitas ideologi ke dalam program-program nyata. Sehingga, publik tak melihat sama sekali adanya perbedaan antara partai sekuler dan partai agama (Islam).
Kedua, beberapa partai Islam menderita perpecahan internal. Ini menyulitkan mobilisasi. Selain itu, lahir kesan di tengah masyarakat tentang inkonsistensi para politikus partai Islam: dakwah mereka mengenai Islam yang menekankan persatuan dan persaudaraan tak terwujud dalam praktik politik mereka. Ketiga, kegagalan para pemikir dan praktisi partai Islam untuk menyadari bahwa keadaan negara telah berubah dibandingkan tahun 1950-an yang masih ideologis. Situasi negara sekarang lebih pragmatis: yang material dan terlihat dianggap lebih penting daripada sesuatu yang abstrak, seperti ideologi.
Lantas, masih relevankah kehadiran partai-partai Islam? Menyadari kenyataan mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim, kehadiran partai-partai Islam dalam kontestasi politik nasional tak bisa ditampik. Partai-partai Islam kemungkinan besar masih akan ada dalam pemilu-pemilu mendatang. Alasannya? Pada satu sisi, partai Islam masih menjadi saluran aspirasi politik sebagian Muslim Indonesia yang percaya bahwa Islam mengandung segalanya, termasuk politik. Pada aras lain, masih ada sejumlah politikus Muslim yang percaya bahwa simbol-simbol agama dapat digunakan untuk mendulang suara.
Namun, mengambil pelajaran dari perkembangan kontemporer, selayaknya para politikus partai Islam segera melakukan evaluasi diri. Ini penting agar kehadiran partai Islam tak sekadar jadi 'buih' (semata menambah jumlah partai kecil) dalam sistem politik Indonesia yang kini multipartai.
Berdasarkan laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September 2008, 'Kekuatan Elektoral Partai-Partai Islam Menjelang Pemilu 2009', pemilih Muslim Indonesia pada dasarnya rasional. Artinya, persepsi kompetensilah dasar pilihan terhadap partai, bukan identitas. Dukungan yang tinggi pemilih Muslim terhadap partai-partai non-Islam bukan hanya karena partai-partai nasionalis-sekuler itu dipersepsi lebih Pancasilais, tapi juga secara umum dipersepsi lebih kompeten (punya program dan figur yang dipercaya) dan peduli pada rakyat. Ini mengindikasikan secara gamblang bahwa hanya partai yang mampu menjaga rasionalitaslah yang bakal dapat dukungan besar dari pemilih Muslim atau non-Muslim.
Selain itu, LSI juga menemukan bahwa meningkatnya dukungan satu partai Islam diikuti oleh turunnya suara partai-partai Islam lain. Artinya, di posisi medioker, partai-partai Islam ini jadi 'kanibal': saling menggerogoti satu sama lain. Dua temuan inilah yang mesti disadari para elite politik partai-partai Islam.
Berubah
Jalan apa yang tersedia? Pertama, mengikuti hukum 'kurva lonceng' bahwa sebagian besar orang tak menggandrungi perubahan radikal dan ekstrem partai Islam yang harus keluar dari captive market-nya dengan merambah konstituen baru yang selama ini bernaung di rumah-rumah partai nasionalis. Artinya, partai Islam harus menawarkan program-program kesejahteraan rakyat yang lebih terukur, tidak lagi mengandalkan retorika berdasar sentimen agama.
Kedua, mengingat kepemimpinan masih jadi basis penting dalam politik, partai-partai Islam perlu memperkuat diri dengan para pemimpin yang mumpuni dan berpengaruh. Belajar dari sejarah, menurut Bahtiar, tiadanya figur kuat dan karismatik, seperti Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Roem, Wahid Hasyim, Idham Cholid, Subchan ZE, Zamroni, dan banyak lainnya, membuat para konstituen mengalihkan dukungannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono atau Megawati Soekarnoputri.
Akhirnya, masa depan partai-partai Islam terletak pada kemauan dan kesiapan para pemimpinnya untuk berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan politik Indonesia kontemporer. Jika tidak, kita mungkin perlu mengucapkan selamat tinggal kepada partai-partai Islam.
Kamis, 28 Mei 2009
Putra SBY, Caleg Terpilih dengan Jumlah Suara Terbanyak
JAKARTA, KOMPAS.com — Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis sepuluh besar calon anggota legislatif tepilih dengan jumlah suara tertinggi dan terendah hari ini, Kamis (28/5).
Di posisi tertinggi, putra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, bercokol dengan perolehan 327.097 suara di daerah pemilihan Jawa Timur VII. Edhie merupakan caleg dari partai bentukan ayahnya, Partai Demokrat. Edhie pun baru kali ini ikut dalam pemilu legislatif.
Di posisi kedua ada Puan Maharani yang diusung oleh PDI-P di dapil Jawa Tengah V dengan perolehan 242.504. Sementara itu, di posisi ketiga, caleg PDI-P Karolin Margret Natasa yang berasal dari dapil Kalimantan Barat berhasil menghimpun 222.021 suara.
Dodi Reza Alex Noerdin yang diusung Partai Golkar di dapil Sumatera Selatan I duduk di peringkat keempat. Putra Gubernur Sumsel Alex Noerdin ini mampu mengumpulkan 218.991 suara.
Di peringkat lima, Tantowi Yahya yang diusung Golkar di dapil Sumatera Selatan II berhasil mengumpulkan 209.044 suara.
Di peringkat keenam hingga sepuluh berturut-turut diduduki oleh Abdul Wahab Dalimunthe (Demokrat, Sumut I), I Wayan Koster (PDI-P, Bali), Paskalis Kossay (Golkar, Papua), Anas Urbaningrum (Demokrat, Jatim VI), dan Pramono Anung (PDI-P, Jatim VI).
Sementara itu, para caleg yang berhasil melaju ke Senayan dengan suara pas-pasan, antara lain Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati (Hanura, Jateng IV), Otong Abdurrahman (PKB, Jabar III), Idin Rosyidin (Gerindra, Banten II), dan Hang Ali Saputra Syah Pahan (PAN, Kalteng). Susaningtyas berhasil melangkah ke Senayan hanya dengan perolehan 6.005 suara di Jawa Tengah IV.
Daftar Anggota DPR 2009-2014
- Dapil Nangroe Aceh Darussalam I
- Dapil Nangroe Aceh Darussalam II
- Dapil Sumatera Utara I
- Dapil Sumatera Utara II
- Dapil Sumatera Utara III
- Dapil Sumatera Barat I
- Dapil Sumatera Barat II
- Dapil Riau I
- Dapil Riau II
- Dapil Kepulauan Riau
- Dapil Sumatera Selatan I
- Dapil Sumatera Selatan II
- Dapil Bangka Belitung
- Dapil Bengkulu
- Dapil Lampung I
- Dapil Lampung II
- Dapil Jambi
- Dapil DKI Jakarta I
- Dapil DKI Jakarta II
- Dapil DKI Jakarta III
- Dapil Banten I
- Dapil Banten II
- Dapil Banten III
- Dapil Jawa Barat I
- Dapil Jawa Barat II
- Dapil Jawa Barat III
- Dapil Jawa Barat IV
- Dapil Jawa Barat V
- Dapil Jawa Barat VI
- Dapil Jawa Barat VII
- Dapil Jawa Barat VIII
- Dapil Jawa Barat IX
- Dapil Jawa Barat X
- Dapil Jawa Barat XI
- Dapil Jawa Tengah I
- Dapil Jawa Tengah II
- Dapil Jawa Tengah III
- Dapil Jawa Tengah IV
- Dapil Jawa Tengah V
- Dapil Jawa Tengah VI
- Dapil Jawa Tengah VII
- Dapil Jawa Tengah VIII
- Dapil Jawa Tengah IX
- Dapil Jawa Tengah X
- Dapil DI Yogyakarta
- Dapil Jawa Timur I
- Dapil Jawa Timur II
- Dapil Jawa Timur III
- Dapil Jawa Timur IV
- Dapil Jawa Timur V
- Dapil Jawa Timur VI
- Dapil Jawa Timur VII
- Dapil Jawa Timur VIII
- Dapil Jawa Timur IX
- Dapil Jawa Timur X
- Dapil Jawa Timur XI
- Dapil Bali
- Dapil Kalimantan Barat
- Dapil Kalimantan Tengah
- Dapil Kalimantan Selatan I
- Dapil Kalimantan Selatan II
- Dapil Kalimantan Timur
- Dapil Nusa Tenggara Barat
- Dapil Nusa Tenggara Timur I
- Dapil Nusa Tenggara Timur II
- Dapil Maluku Utara
- Dapil Maluku
- Dapil Gorontalo
- Dapil Sulawesi Selatan I
- Dapil Sulawesi Selatan II
- Dapil Sulawesi Selatan III
- Dapil Sulawesi Tenggara
- Dapil Sulawesi Tengah
- Dapil Sulawesi Utara
- Dapil Sulawesi Barat
- Dapil Papua
- Dapil Papua Barat
dpr sumatra
NO. DAPIL PARTAI CALON TERPILIH
1 NAD 1
PKS H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.AG
PAN IR. H. AZWAR ABUBAKAR, MM
P. GOLKAR H. SAYED FUAD ZAKARIA, SE
PPP TGK. H. MOHD FAISAL AMIN
P. DEMOKRAT H. TEUKU RIEFKY HARSA
IR. NOVA IRIANSYAH, MT
H. M. ALI YACOB
2 NAD 2
P. GOLKAR DRS. H. MARZUKI DAUD
P. DEMOKRAT MIRWAN AMIR
IR. H. MUHAMMAD AZHARI, SH, MH
TEUKU IRWAN
PPP DRS. TEUKU TAUFIQULHADI
PKS H RAIHAN ISKANDAR LC
3 SUMUT 1
PKS IR. H. TIFATUL SEMBIRING
PAN IBRAHIM SAKTY BATUBARA
P. GOLKAR DRS. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU
PDIP PANDA NABABAN
P DEMOKRAT H ABDUL WAHAB DALIMUNTHE SH
DRS. IR. H. SUTAN BHATOEGANA, MM
SRI NOVIDA , SE
KOL. (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, MM
LISA RATNADELI
P. HANURA IR. NURDIN TAMPUBOLON
4 SUMUT 2
P. HANURA H. HERRY LONTUNG SIREGAR
PKS ISKAN QOLBA LUBIS, MA
PAN AHMAD CHADAFI WIBOWO LUBIS, MS
P. GOLKAR H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH
IR. NEIL ISKANDAR DAULAY
PDIP DR. YASSONNA H. LAOLY, SH, MSc.
TRIMEDYA PANJAITAN, SH, MH
P. DEMOKRAT DRH. JHONI ALLAEN MARBUN , MM
FONDRARADODO NORURU
DRS. H. AMRUN DAULAY,MM
5 SUMUT 3
PKS ANSORY SIREGAR
PAN H NASRIL BAHAR SE
P. GOLKAR IR. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA
DR. CAPT. ANTON SIHOMBING
PPP MAIYASYAK JOHAN, SH, MH
PDIP TRI TAMTOMO, SH
P. DEMOKRAT RUHUT POLTAK SITOMPUL, SH
EDI RAMLI SITANGGANG SH EDI RAMLI SITANGGANG, SH
IMRAN MUCHTAR
P. GERINDRA MARTIN HUTABARAT
6 SUMBAR 1
PKS PROF. DR. H. IRWAN PRAYITNO, PSI, MSC
PAN M. ICHLAS EL QUDSI, SSI, MSI
P. GOLKAR P. GOLKAR JEFFRIE GEOVANIE JEFFRIE GEOVANIE
DR. H. M. AZWIR DAINY TARA, MBA
PPP Capt. H. EPYARDI ASDA, M, MAR
P. DEMOKRAT H. DASRUL DJABAR
DARIZAL BASIR
DR. ZULMIAR YANRI, PHD, SP.OK
7 SUMBAR 2
PKS REFRIZAL
PAN TASLIM, S.SI
P. GOLKAR H. NURDIMAN MUNIR, SH
PPP MUHAMMAD IQBAL, SE
P. DEMOKRAT DRS. H. DJUFRI
IR. H. MULYADI
48 RIAU 1
PKS DRS. CHAIRUL ANWAR. APT
PAN H. ASMAN ABNUR, SE, MSI
P. GOLKAR IR. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, MBA
PPP DRS. H. WAN ABU BAKAR, MS. Msi
PDIP IAN SIAGIAN
P. DEMOKRAT H. SUTAN SUKARNOTOMO
8 RIAU 2
P. GOLKAR IR. H.M. IDRIS LAENA
HJ. NURLIAH, SH, MH
PDIP MARSIAMAN SARAGIH, SH
P. DEMOKRAT MUHAMMAD NASIR
PKB IR. H.M. LUKMAN EDY, MSI
9 KEPRI
PKS HJ. HERLINI AMRAN, MA
P. GOLKAR DR. HARRY AZHAR AZIZ, MA
P. DEMOKRAT HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI
10 JAMBI
P. HANURA DRS H A MURADY DARMANSJAH
PAN RATU MUNAWARAH ZULKIFLI
H. A. BAKRI HM, SE
P. GOLKAR SELINA GITA
PDIP H. IRSAL YUNUS, SE, MM
P. DEMOKRAT DR. INDRAWATI SUKADIS
DRS H AS'AD SYAM MM DRS. H. AS AD SYAM, MM
11 SUMSEL 1
P. GERINDRA EDHY PRABOWO,MM, MBA
PKS MUSTAFA KAMAL, SS
P. GOLKAR DODI REZA ALEX NOERDIN, LIC ECO, MBA
DRS. KAHAR MUZAKIR
MASAGUS UZWAR FATOMMY, SH, M.SI
PDIP IR. NAZARUDIN KIEMAS, MM
P. DEMOKRAT SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.SOS.I
PAN ACHMAD HAFISZ TOHIR
12 SUMSEL 2
P. HANURA DRS. H.A. FAUZI ACHMAD, MBA
P. GERINDRA NURISWANTO, SH, MM, ,
PKS KH. BUKHORI, LC, MA
PAN HANNA GAYATRI, SH
P. GOLKAR TANTOWI YAHYA
BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, MBA, CFE
PDIP H. DUDHHIE MAKMUN MUROD, MBA
P. DEMOKRAT PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP, OG (K)
JUHAINI ALIE, SH, MM
13 BABEL
P. GOLKAR IR. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, MM
PDIP IR. RUDIANTO TJEN
P. DEMOKRAT H. PAIMAN
14 BENGKULU
PKS DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO
PAN PATRICE RIO CAPELLA
P. GOLKAR IR. RULLY CHAIRUL AZWAR, MSI
P. DEMOKRAT DR. DIANA SYAKHROZA
15 LAMPUNG 1
P. HANURA H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA
P. GERINDRA H. AHMAD MUZANI
PKS DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF
PAN H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM
P. GOLKAR DRA. TRI HANURITA, MA, MM
PDIP SUDIN
IR. ISMA YATUN
P. DEMOKRAT DARWIN ZAHEDY SALEH SE M
H. HERIANTO, SE, MM
16 LAMPUNG 2
P. GERINDRA GUNADI IBRAHIM
PKS KH. IR. ABDUL HAKIM, MM.
PAN IR. ALIMIN ABDULLAH
PKBPKB CHUSNUNIACHUSNUNIA
P. GOLKAR DR. AZIS SYAMSUDDIN
DRS. H. RISWAN TONY DK.
PDIP ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA
P. DEMOKRAT IR. ATTE SUGANDI, MM
USMAWARNIE PETER
CALEG TERPILIH DPR-RI PEMILU 2009 BERDASARKAN RAPAT PLENO KPU TANGGAL 24 MEI 2009
NO. DAPIL PARTAI CALON TERPILIH
1 NAD 1
PKS H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.AG
PAN IR. H. AZWAR ABUBAKAR, MM
P. GOLKAR H. SAYED FUAD ZAKARIA, SE
PPP TGK. H. MOHD FAISAL AMIN
P. DEMOKRAT H. TEUKU RIEFKY HARSA
IR. NOVA IRIANSYAH, MT
H. M. ALI YACOB
2 NAD 2
P. GOLKAR DRS. H. MARZUKI DAUD
P. DEMOKRAT MIRWAN AMIR
IR. H. MUHAMMAD AZHARI, SH, MH
TEUKU IRWAN
PPP DRS. TEUKU TAUFIQULHADI
PKS H RAIHAN ISKANDAR LC
3 SUMUT 1
PKS IR. H. TIFATUL SEMBIRING
PAN IBRAHIM SAKTY BATUBARA
P. GOLKAR DRS. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU
PDIP PANDA NABABAN
P DEMOKRAT H ABDUL WAHAB DALIMUNTHE SH
DRS. IR. H. SUTAN BHATOEGANA, MM
SRI NOVIDA , SE
KOL. (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, MM
LISA RATNADELI
P. HANURA IR. NURDIN TAMPUBOLON
4 SUMUT 2
P. HANURA H. HERRY LONTUNG SIREGAR
PKS ISKAN QOLBA LUBIS, MA
PAN AHMAD CHADAFI WIBOWO LUBIS, MS
P. GOLKAR H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH
IR. NEIL ISKANDAR DAULAY
PDIP DR. YASSONNA H. LAOLY, SH, MSc.
TRIMEDYA PANJAITAN, SH, MH
P. DEMOKRAT DRH. JHONI ALLAEN MARBUN , MM
FONDRARADODO NORURU
DRS. H. AMRUN DAULAY,MM
5 SUMUT 3
PKS ANSORY SIREGAR
PAN H NASRIL BAHAR SE
P. GOLKAR IR. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA
DR. CAPT. ANTON SIHOMBING
PPP MAIYASYAK JOHAN, SH, MH
PDIP TRI TAMTOMO, SH
P. DEMOKRAT RUHUT POLTAK SITOMPUL, SH
EDI RAMLI SITANGGANG SH EDI RAMLI SITANGGANG, SH
IMRAN MUCHTAR
P. GERINDRA MARTIN HUTABARAT
6 SUMBAR 1
PKS PROF. DR. H. IRWAN PRAYITNO, PSI, MSC
PAN M. ICHLAS EL QUDSI, SSI, MSI
P. GOLKAR P. GOLKAR JEFFRIE GEOVANIE JEFFRIE GEOVANIE
DR. H. M. AZWIR DAINY TARA, MBA
PPP Capt. H. EPYARDI ASDA, M, MAR
P. DEMOKRAT H. DASRUL DJABAR
DARIZAL BASIR
DR. ZULMIAR YANRI, PHD, SP.OK
7 SUMBAR 2
PKS REFRIZAL
PAN TASLIM, S.SI
P. GOLKAR H. NURDIMAN MUNIR, SH
PPP MUHAMMAD IQBAL, SE
P. DEMOKRAT DRS. H. DJUFRI
IR. H. MULYADI
48 RIAU 1
PKS DRS. CHAIRUL ANWAR. APT
PAN H. ASMAN ABNUR, SE, MSI
P. GOLKAR IR. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, MBA
PPP DRS. H. WAN ABU BAKAR, MS. Msi
PDIP IAN SIAGIAN
P. DEMOKRAT H. SUTAN SUKARNOTOMO
8 RIAU 2
P. GOLKAR IR. H.M. IDRIS LAENA
HJ. NURLIAH, SH, MH
PDIP MARSIAMAN SARAGIH, SH
P. DEMOKRAT MUHAMMAD NASIR
PKB IR. H.M. LUKMAN EDY, MSI
9 KEPRI
PKS HJ. HERLINI AMRAN, MA
P. GOLKAR DR. HARRY AZHAR AZIZ, MA
P. DEMOKRAT HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI
10 JAMBI
P. HANURA DRS H A MURADY DARMANSJAH
PAN RATU MUNAWARAH ZULKIFLI
H. A. BAKRI HM, SE
P. GOLKAR SELINA GITA
PDIP H. IRSAL YUNUS, SE, MM
P. DEMOKRAT DR. INDRAWATI SUKADIS
DRS H AS'AD SYAM MM DRS. H. AS AD SYAM, MM
11 SUMSEL 1
P. GERINDRA EDHY PRABOWO,MM, MBA
PKS MUSTAFA KAMAL, SS
P. GOLKAR DODI REZA ALEX NOERDIN, LIC ECO, MBA
DRS. KAHAR MUZAKIR
MASAGUS UZWAR FATOMMY, SH, M.SI
PDIP IR. NAZARUDIN KIEMAS, MM
P. DEMOKRAT SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.SOS.I
PAN ACHMAD HAFISZ TOHIR
12 SUMSEL 2
P. HANURA DRS. H.A. FAUZI ACHMAD, MBA
P. GERINDRA NURISWANTO, SH, MM, ,
PKS KH. BUKHORI, LC, MA
PAN HANNA GAYATRI, SH
P. GOLKAR TANTOWI YAHYA
BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, MBA, CFE
PDIP H. DUDHHIE MAKMUN MUROD, MBA
P. DEMOKRAT PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP, OG (K)
JUHAINI ALIE, SH, MM
13 BABEL
P. GOLKAR IR. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, MM
PDIP IR. RUDIANTO TJEN
P. DEMOKRAT H. PAIMAN
14 BENGKULU
PKS DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO
PAN PATRICE RIO CAPELLA
P. GOLKAR IR. RULLY CHAIRUL AZWAR, MSI
P. DEMOKRAT DR. DIANA SYAKHROZA
15 LAMPUNG 1
P. HANURA H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA
P. GERINDRA H. AHMAD MUZANI
PKS DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF
PAN H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM
P. GOLKAR DRA. TRI HANURITA, MA, MM
PDIP SUDIN
IR. ISMA YATUN
P. DEMOKRAT DARWIN ZAHEDY SALEH SE M
H. HERIANTO, SE, MM
16 LAMPUNG 2
P. GERINDRA GUNADI IBRAHIM
PKS KH. IR. ABDUL HAKIM, MM.
PAN IR. ALIMIN ABDULLAH
PKBPKB CHUSNUNIACHUSNUNIA
P. GOLKAR DR. AZIS SYAMSUDDIN
DRS. H. RISWAN TONY DK.
PDIP ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA
P. DEMOKRAT IR. ATTE SUGANDI, MM
USMAWARNIE PETER
17 DKI 1
PKS AHMAD ZAINUDDIN, Lc
PDIP R.ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA
P. DEMOKRAT H. TRI YULIANTO,SH.
HAYONO ISMAN,S.IP
DR. RATNAWATI WIJANA, SE, MM
P. GOLKAR H. R. AGUNG LAKSONO
18 DKI 2
PKS DR.MOHAMMAD SOHIBUL IMAN
P. GOLKAR IR. FAYAKUHUN ANDRIADI, M.KOM
PDIP IR. ERIKO SOTARDUGA BPS.
P. DEMOKRAT HJ.MELANI LEIMENA SUHARLI
DR.NOVA RIYANTI YUSUF
NURCAHYO ANGGOROJATI
PPP DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, S.PSI
19 DKI 3
PKS Drs.H. ADANG DAROJATUN
ACHMAD RIYALDI, SE
GOLKAR Drs.HM.ADE SUPRIATNA, Bsc, SH.
PDIP Drs.EFFENDI M.S SIMBOLON
DEMOKRAT H.MARZUKI ALI, SE, MM
Drs.EDDY SADELI, SH.
Hj.VERA FEBYANTHY
GERINDRA Drs.H.HARUN AL RASYID
20 JABAR 1
PKS DRS. H. SUHARNA SURAPRANATA, MT
HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, SSI, MPSI.T
P. GOLKAR DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN
PDIP DRS. H. SETIA PERMANA
P. DEMOKRAT AGUNG BUDI SANTOSO, SH
DADAY HUDAYA, SH, MH
YETTI HERYATI YETTI HERYATI
21 JABAR 2
P. GERINDRA RACHEL MARIAM SAYIDINA
PKS H. MA'MUR HASANUDDIN, MA
P. GOLKAR DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
DR. IR. H. LILI ASJUDIREDJA, SE, Ph.D
PDIPPDIP RIEKE DIAH PITALOKA RIEKE DIAH PITALOKA
H. TAUFIQ KIEMAS
P. DEMOKRAT HJ. DR. R. ADJENG RATNA SUMINAR, SH, MM
IR. H. ROESTANTO WAHIDI, D.MM
THERESIA E.E PARDEDE
PPP H. NU'MAN ABDUL HAKIM, DRS
22 JABAR 3
PKS H. ECKY AWAL MUHARAM, SE
P. GOLKAR DR. H. DEDING ISHAK, SH. MM
PPP SURYADHARMA ALI, H, M.SI
PDIP DR. IR ARIF BUDIMANTA, M.SC
P. DEMOKRAT DR. H. SYARIFUDDIN HASAN, SE, MM, MBA
SRI HIDAYATI
PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, SPPD-KAI, SH
P. HANURA ERIK SATRYA WARDHANA
PKB DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN
23 JABAR 4
PKS IR. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.SI
P. GOLKAR HJ. DEWI ASMARA, SH
PPP RENI MARLINAWATI, DR
PDIP DR. RIBKA TJIPTANING
P. DEMOKRAT PASHA ISMAYA SUKARDI
INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.SOS
24 JABAR 5
P. GERINDRA WIDJONO HARJANTO
PKS H. TB. SOENMANDJAJA, SD
P. GOLKAR DRS.H. A. MUCHAMAD RUSLAN
IR. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA
PPP ACHMAD FARIAL, H.
PDIP DRS. HELMI FAUZY
P. DEMOKRAT MAX SOPACUA, SE, MSC
ANTON SUKARTONO SURATTO
HM. SYAIFUL ANWAR
25 JABAR 6
PKS MAHFUDZ ABDURAHMAN
P. GOLKAR DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR
PDIP SUKUR H. NABABAN, ST
P. DEMOKRAT DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT
H. HARRY WITJAKSONO
P. GERINDRA IR. NUROJI
26 JABAR 7
P. GERINDRA PUTIH SARI, SKG
PKS DRS. ARIFINTO
P. GOLKAR NURUL ARIFIN, S.IP, MSI
DRS. ADE KOMARUDIN, MH
PPP DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH
PDIP H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH
IR. DANIEL LUMBAN TOBING
P. DEMOKRAT IR. H. HARI KARTANA, MM
SAAN MUSTAFA SAAN MUSTAFA
DHIANA ANWAR, SH
27 JABAR 8
P. HANURA MIRYAM S. HARYANI, SE, M.SI
PKS DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, MSI
PKB H. DEDI WAHIDI, S.PD
P. GOLKAR DRS. ENGGARTIASTO LUKITA
HJ. TETTY KADI BAWONO
PDIP SIDARTO DANUSUBROTO, DRS, SH
YOSEPH UMAR HADI, DRS. MSI
P. DEMOKRAT NURUL QOMAR
IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI
28 JABAR 9
PKS NURHASAN ZAIDI, S.SOS.I
PAN PRIMUS YUSTISIO
P. GOLKAR DRS. H. ELDIE SUWANDIE
PPP DRS. ENDANG SUKANDAR, M.SI
PDIP MARUARAR SIRAIT, SIP
TB. HASANUDDIN, SE, MM
P. DEMOKRAT H. YUSYUS KUSWANDANA, SH
LINDA MEGAWATI, SE
29 JABAR 10
PKS KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA
P. GOLKAR DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA
PDIP PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.Ip
DRS. M. NURDIN, MM
P. DEMOKRAT DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, SH, LLM.
H. AMIN SANTONO, S.SOS
PAN IR. CHANDRA TIRTA WIJAYA
30 JABAR 11
PKS KEMAL AZIZ STAMBOEL
PANPAN IR H ERI PURNOMOHADI IR. H. ERI PURNOMOHADI
PKB PROF. DRS. H. CECEP SYARIFUDIN
P. GOLKAR FERDIANSYAH, SE, MM
PPP KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY
DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI
PDIP SYARIF BASTAMAN, SH, MBA
P. DEMOKRAT MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP,MM
H. NURUL IMAM MUSTOFA,MA
SITI MUFATTAHAH, PSI
31 BANTEN 1
P. GOLKAR H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH
PPP IRNA NARULITA, HJ. SE.
ACHMAD DIMYATIN, SH, MH, M.Si ACHMAD DIMYATIN, SH, MH, M.Si
PDIP TB. DEDI SUWANDI GUMELAR
P.DEMOKRAT HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE. MM
DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG
32 BANTEN 2
PKS DR. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, MSc
P. GOLKAR DRS. H. HIKMAT TOMET
H. TUBAGUS IMAN ARIYADI, S.Ag, MM
PDIP MURDAYA WIDYAWIMARTA POO
P. DEMOKRAT ADIYAMAN AMIN SAPUTRA, SIP
P. GERINDRA IDIN ROSYIDIN
33 BANTEN 3
P. HANURA IQBAL ALAN ABDULLAH
P. GERINDRA H. BUDI HERYADI, SE, SH
PKS H. JAJULI JUWAINI, LC, MA
DRA. HJ. YOYOH YUSROH
P. GOLKAR AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus
PPP H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, DRS
PDIP DR. SUTRADARA GINTING (Alm)
P. DEMOKRAT HARTANTO EDHIE WIBOWO
HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, SH. MH
FERRARI ROMAWI
34 JATENG 1
P. GERINDRA JAMAL MIRDAD
PKS H. ZUBER SAFAWI, S.HI
PKB H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS
P. GOLKAR DR. (Hc) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO
PPP Drs. MACHMUD YUNUS
PDIP TJAHJO KUMOLO, SH
P. DEMOKRAT IR. AGUS HERMANTO,MM
IR. MUHAMMAD BAGHOWI, MM
35 JATENG 2
P. GERINDRA ABDUL WACHID
PAN H. NASRULLAH, S.Ip
P. GOLKAR NUSRON WAHID
H.M. BUSRO
PPP Drs. H. HISYAM ALIE
PDIP Hj NOOR HANI`AH SH
P. DEMOKRAT H. SUBYAKTO, SH,MH
36 JATENG 3
P. GERINDRA Dr. SUMARJATI ARJOSO, SKM
PKS HM GAMARI SUTRISNO
PKB H. MARWAN JAFAR, SE, SH
P. GOLKAR FIRMAN SOEBAGYO, SE
PPP MUHAMAD ARWANI THOMAFI, H
PDIP Drs. H. IMAM SUROSO, MM
EVITA NURSANTY
P. DEMOKRAT Ir. DJOKO UDJIANTO
IGNATIUS MULYONO
37 JATENG 4
PKS DRS. M. MARTRI AGOENG
PAN ABDUL ROZAQ RAIS
P. GOLKAR Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA
PDIP Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA
MANGARA M. SIAHAAN
P. HANURA SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI
P. DEMOKRAT RINTO SUBEKTI,SE,MM
38 JATENG 5
PKS DR. HIDAYAT NUR WAHID
PAN Dr. MARWOTO MITROHARDJONO, SE, MM
P. GOLKAR Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, MM
PDIP PUAN MAHARANI
NUSYIRWAN SOEJONO, ST
ARIA BIMA
P. DEMOKRAT DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.PD
PKB DRS.MOHAMMAD TOHA S.SOS .MSI
39 JATENG 6
PAN Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT
PKB H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI
P. GOLKAR Ir. BAMBANG SUTRISNO
PPP LUKMAN HAKIM SAIFUDIN
PDIP Ir. SUDJADI
INA AMMANIA
P. DEMOKRAT ANGELINA SONDAKH, SE
IR HM ROSYID HIDAYAT IR. HM. ROSYID HIDAYAT
40 JATENG 7
PKS IR. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO
PAN Ir. TAUFIK KURNIAWAN, MM
P. GOLKAR H. BAMBANG SOESATYO, SE, MBA
PPP M. ROMAHURMUZIY, ST MT
PDIP GANJAR PRANOWO
DRS. UTUT ADIANTO
P. DEMOKRAT SUDEWA, ST., MT
41 JATENG 8
PKS TOSSY ARYANTO, SE. MH
PAN AHMAD MUMTAZ RAIS, SE
P. GOLKAR H. DITO GANINDUTO, MBA
PDIP BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil
ADISATRYA SURYO SULISTO
P. DEMOKRAT FARDAN FAUZAN, BA, MSC
KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM
P. GERINDRA SUWARDJO HW, SPD., MM
42 JATENG 9
PKS IR. SUSWONO, MMA
PAN Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si
PKB BACHRUDIN NASORI, S.Si, MM
PPP DRS. H. ZAINUT TAUHID S'ADI
P. GOLKAR H.M. NASRUDIN, SH
PDIP DR. MUHAMMAD PRAKOSA
DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si
P. DEMOKRAT IR. IDRIS SUGENG, MSC
43 JATENG 10
PAN Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.SI
PKB MUH. HANIF DHAKIRI
P. GOLKAR BUDI SUPRIYANTO, SH, MH
PPP Drs. H. AKHMAD MUQOWAM
PDIP Drs. H. SUMARYOTO
PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO
P. DEMOKRAT IR. SUTARIP TULIS WIDODO
44 DIY
PKS AGUS POERNOMO, SIP
PAN H. TOTOK DARYANTO, SE
PKB H. AGUS SULISTIYONO, SE
P. GOLKAR GANDUNG PARDIMAN
PDIP H. DJUWARTO
DRA. EDDY MIHATI, M.SI
P. DEMOKRAT KMRT ROY SURYO NOTODIPROJO
AGUS BASTIAN SE MM AGUS BASTIAN, SE. MM
45 JATIM 1
P. GERINDRA RINDOKO, SH, M.KOM
PKS IR. H. SIGIT SOSIANTOMO
PAN IR. SUNARTOYO
PKB DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
P. GOLKAR DRS. PRIYO BUDI SANTOSO
PDIP M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA
INDAH KURNIA
P. DEMOKRAT H. GONDO RADITYO GAMBIRO
DRA. LUCY KURNIASARI
H. SUHARTONO WIJAYA, SE, MBA
46 JATIM 2
PKB HJ. LILI CHODIDJAH WAHID
PKS H. MUKHAMAD MISBAHUN, SE
P. GOLKAR DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.SI
PPP MUSTOFA ASSEGAF, M.SI
PDIP HJ. RUKMINI BUCHORI
P.DEMOKRAT CP SAMIADJI MASSAID
KH. YUNUS ROICHAN, SH, MHI
47 JATIM 3
PKB ABDUL HAMID WAHID, M. AG
P. GOLKAR H. HARDISOESILO
PPP DRS. ZAINI RAHMAN
PDIP ACHMAD BASARAH
NURSUHUD
P. DEMOKRAT IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA
H. SHOLEH SOE'AIDY, SH
48 JATIM 4
P. GERINDRA DHOHIR FARISI
PKB HJ. MASITAH, S.AG, M.Pd.I
IR. NUR YASIN, MBA
P. GOLKAR DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.SI
PDIP ARIF WIBOWO
IR. H. DADOES SOEMARWANTO, M. ARCH
P. DEMOKRAT MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
DR. SUBAGYO PARTODIHARJO
49 JATIM 5
PKS LUTHFI HASAN ISHAAQ, MA
PKB DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.SI
P. GOLKAR HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H, SIP
PDIP DRA. SRI RAHAYU
PROF. DR. TOPANE GAYUS LUMBUUN, SH, MH
P. DEMOKRAT NURHAYATI ALIASEGGAF, M.SI
DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, MH
P. GERINDRA SAPTO MURTIONO
50 JATIM 6
PAN A. RISKI SADIG
PKB L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH
P. GOLKAR ZAINUDDIN AMALI, SE
PDIP IR. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, MM
IR. THEODORUS JAKOB KOEKERITS
DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA MDE
P. DEMOKRAT ANAS URBANINGRUM
VENNA MELINDA, SE
P. GERINDRA NOURA DIAN HARTARONY
51 JATIM 7
PKB DRS. H. IBNU MULTAZAM
P. GOLKAR MUSTOKOWENI MURDI, SH
PDIP IR. HERI AKHMADI
PAN DRA. MARDIANA INDRASWATI
P. DEMOKRAT EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M. SC,
DRS. RAMADHAN POHAN
RUSMINIATI, SH
PKS H. ROFI MUNAWAR, LC
52 JATIM 8
P. GERINDRA LUKMAN HAKIM
PKS IR. MEMED SOSIAWAN
PAN EKO HENDRO PURNOMO
PKB DRA. HJ. IDA FAUZIYAH
P. GOLKAR HAYANI ISMAN
PDIP HJ. SADARESTUWATI, SP, M. MA
IR. MINDO SIANIPAR
P. DEMOKRAT SUTJIPTO, SH, M.KN
DRS. H. GUNTUR SASONO, MSI
P. HANURA DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.SI
53 JATIM 9
PAN MUHAMMAD NAJIB
PKB HJ. ANNA MU'AWANAH, SE
P. GOLKAR S.W. YUDHA, M.SC
PDIP DRS. SOEWARNO
P. DEMOKRAT IDA RIA S. SE. AK.
P. HANURA DR. MOH. AS HIKAM, MA
54 JATIM 10
PAN VIVA YOGA MAULADI, M.SI
PKB DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE
P. GOLKAR IR. H. EDDY KUNTADI
PDIP ZAINUN AHMADI
P. DEMOKRAT DRS. H. MAHRUS MUNIR
PPP H. ISKANDAR D. SYAICHU
55 JATIM 11
P. GERINDRA SOEPRIYATNO, IR
PKS IR ABDUL AZIZ SUSENO, MT
PAN DRS. H. ACH RUBAIE, SH, MH
PKB KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM
PPP H. MOCHAMMAD MAHFUDH, SH, MSI
PDIP MH. SAID ABDULLAH
P. DEMOKRAT DRS. H. ACMAD SYAFI'I M.SI
ACHSANUL QOSASI ACHSANUL QOSASI
56 BALI
P. GERINDRA AGUNG JELANTIK SANJAYA
P. GOLKAR GDE SUMARJAYA LINGIH, SE
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SH
PDIP DR. IR. WAYAN KOSTER, MM
DRS. I MADE URIP, M.SI,
NYOMAN DHAMANTRA
I GUSTI RAI WIRAJAYA, SE, MM
P. DEMOKRAT IR. JERO WACIK, SE
DRS. I WAYAN SUGIANA, MM
57 NTB
P. HANURA H. SUNARDI AYUB, SH
PKS FAHRI HAMZAH, SE
PAN MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST
P. GOLKAR ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR
MUHAMMAD LUTFI
PPP H. M. IZZUL ISLAM
PDIP H. RACHMAT HIDAYAT, SH
P. DEMOKRAT IR. NANANG SAMODRA KA, MA
I WAYAN GUNASTRA
DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH
58 NTT 1
P. GERINDRA PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.SI
P. GOLKAR DRS YOSEF A.NAE SOI, MM
MELCHIAS MARCUS MEKENG
PDIP HONING SANNY
P. DEMOKRAT BENNY KABUR HARMAN, SH
P. HANURA STEPHANUS PELOR, SH, MH
59 NTT 2
P. HANURA SALEH HUSIN, SE, M.SI
P. GERINDRA FARY DJEMY FRANCIS
P. GOLKAR DRS. SETYA NOVANTO
DR. CHARLES J. MESANG
PDIP HERMAN HERY
P. DEMOKRAT ANITA JACOBA GAH, SE
JEFIRSTSON R. RIWU KORE
60 KALBAR
PKS RAHMAN AMIN
PAN H. SUKIMAN, S.Pd. MM
P. GOLKAR IR. H. ZULFADHLI
DRS. KAMARUDDIN SJAM, MM.
PPP USAMAN JA'FAR, H
PDIP DR. KAROLIN MARGRET NATASA
LASARUS, S.SOS
IR. DOLFIE OFP
P. DEMOKRAT DRS. H. HENRI USMAN (Alm)
ALBERT YAPUTRA, S.SOS
LIM SUI KHIANG
61 KALTIM
P. GERINDARA DESMOND JUNAIDI MAHESA
PKS AUS HIDAYAT NUR
P. GOLKAR MAHYUDIN, ST, MM
DR. IR. HETIFAH, MPP
PPP NANANG SULAEMAN, SE
PDIP IR. H.I. EMIR MOEIS, MSC
P. DEMOKRAT DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.SI
HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN
62 KALSEL 1
PKS ABOE BAKAR, SE.
PKB DRS. BAMBANG HERI PURNAMA, ST
P. GOLKAR IR. H. AHMADI NOOR SUPIT
PPP H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI, MS
P. DEMOKRAT DRS. H. TAUFIQ EFFENDI
PDIP ROYANI HAMINULLAH
63 KALSEL 2
PKS HB. IR. NABIEL AL MUSAWA, M.SI
P. GOLKAR H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE
PPP H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH
PDIP H. BAHRUDIN SYARKAWIE
P. DEMOKRAT IR. H. ASFIHANI
65 KALTENG
PAN HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN
P. GOLKAR DRA. HJ. CHAIRUN NISA, MA
PPP NORHASANAH, HJ. DRA. Msi
PDIP ASDY NARANG, SH, M.COMM. LAW
SUGIANTO
P. DEMOKRAT DIDIK SALMIJARDI
66 SULUT
PAN DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW
P. GOLKAR ADITYA ANUGRAH MOHA, S. Ked
IR. EDWIN KAWILARANG
PDIP OLLY DONDODAMBEY, SE
VANDA SARUNDAJANG
P. DEMOKRAT E.E. MANGINDAAN, S.IP
67 SULTENG
P. HANURA H. SYARIFUDDIN SUDDING, SH. MH
PKS DR. ADHYAKSA DAULT, SH. MSI
P. GOLKAR H. MUHIDIN MOHAMAD SAID
DRS. H. MURAD U. NASIR, MSI
PDIP IR. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, MBA
P. DEMOKRAT dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG
68 SULSEL 1
PKS H. M. ANIS MATTA, LC
PAN INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM
P. GOLKAR EMIL ABENG
DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO
DRS. H. AMBAS SYAM, MS
PPP H. ACHMAD DG SE'RE, S.SOS
P. DEMOKRAT A. REZA ALI
DR. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN
69 SULSEL 2
P. HANURA DRS. AKBAR FAISAL, MSI
PKS TAMSIL LINRUNG, S.PD
PAN A. TAUFAN TIRO, ST
P. GOLKAR H.M. MALKAN AMIN
ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.KN
H. SYAMSUL BACHRI S, MSC
HALIM KALLA
P. DEMOKRAT DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH
DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE
70 SULSEL 3
P. HANURA DRS. H. MUCHTAR AMMA, MM
PKS ANDI RAHMAT, SE
PAN AMRAN, SE
P. GOLKAR IDRUS MARHAM
IR. MARKUS NARI, MSI
P. DEMOKRAT IR BAHRUM DAIDO MSI
IR. HJ. A.P.A TIMO PANGERANG
71 SULBAR
PAN H. HENDRA S. SINGKARRU, SE
P. GOLKAR DRS. H. IBNU MUNZIR
P. DEMOKRAT MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA
72 SULTRA
PKS H. YAN HERIZAL, SE
PAN WA ODE NURHAYATI, S.SOS
P. GOLKAR MUHAMMAD OHEO SINAPOY, SE, MBA
P. DEMOKRAT ANDI RACHMAT, SE
DRS. UMAR ARSAL
73 GORONTALO
P. GOLKAR DRS. H. ROEM KONO
PPP DR. AW. THALIB, M.Si
P. DEMOKRAT KASMA BOUTY, SE, MM.
74 MALUKU
PKB MIRATI DEWANINGSIH T, ST
P. GOLKAR EDISON BETAUBUN SH MH
PDIP ALEXANDER LITAAY
P. DEMOKRAT SONNY WAPLAU
75 MALUT
P. GOLKAR HJ. NURROKHMAH AHMAD HIDAYAT, MUS
P. DEMOKRAT BUKIRATU NITABUDHI SUSANTI,SE
PDIP HAYUR ANGGARA SHELOMITA
76 PAPUA
P. HANURA DRS. M. ALI KASTELLA
PAN H. JAMALUDDIN JAFAR, SH
PKB PEGGI PATRICIA PATTIPI
P. GOLKAR PASKALIS KOSSAY, S.PD, MM
YORRIYS RAWEYAI
AGUSTINA BASIK-BASIK, S.SOS.MM, MPD
PDIP MANUEL KAISIEPO
P. DEMOKRAT ETHA BULO
DIAZ GWIJANGGE
FREDDY NUMBERI
77 PAPUA BARAT
P. GOLKAR IRENE MANIBUY, SH
ROBERT YOPPY KARDINAL
P. DEMOKRAT MICHAEL WATTIMENA, SE, MM
sumber:
http://www.maubaca.com/serba-serbi/259-inilah-daftar-nama-nama-anggota-dpr-ri-terpilih-periode-2009-2014.html
Minggu, 24 Mei 2009
Tentang Ramalan Joyoboyo
karena hari inim gak ngantor alias libur, iseng iseng buka file file lama hasil copas dri blog orang lain, ketemulah satu tulisan yang sangat menarik, tentang ramalan "joyoboyo". berikut ceritanya, selamat menikmati:
Keenam ramalan Joyoboyo yang sudah terjadi adalah runtuhnya Majapahit; Belanda masuk; hengkangnya Belanda; Jepang masuk; perang saudara; dan bertenggernya kekuasaan tentara. Adakah ramalan ketujuh bakal muncul?
Keenam ramalan Joyoboyo yang sudah terjadi adalah runtuhnya Majapahit; Belanda masuk; hengkangnya Belanda; Jepang masuk; perang saudara; dan bertenggernya kekuasaan tentara. Sedangkan ramalan ketujuh adalah Tikus pithi anoto baris. Tafsirnya, barisan pemberontakan rakyat Nusantara dari berbagai penjuru.
Geger 1998 yang melengserkan Presiden Soeharto sebetulnya belum merata. Bisa dikatakan, ini cuma pecah di beberapa kampus, Gedung MPR/DPR, Glodok, dan beberapa tempat di Jakarta. Situasi akan jauh berbeda dibandingkan berkobarnya api dari tikus pithi anoto baris yang sekamnya kini mulai rantak membara di sekujur Nusantara karena cekcok pemilu legislatif.
Namun, tikus pithi anoto baris sebenarnya bisa dihindari. Nujum memang bertugas membuat kita pasrah menyongsong kehadirannya yang laksana nasib. Tetapi, bukankah nubuat juga bertugas membuat kita ancang-ancang, waspada, dan melakukan berbagai nazar agar kehadirannya batal?
Membatalkan hasil pemilu?
Menggugurkan hasil pemilu legislatif kelihatannya sudah tidak mungkin, demi beberapa fakta. Antara lain, pertama, partai-partai besar dan partai-partai lumayan sudah sibuk memikirkan koalisi untuk pemilu presiden. Artinya, tanpa dikatakan, mereka sebenarnya sudah nrimo hasil pemilu legislatif.
Kedua, Mahkamah Konstitusi mengatakan, pemilu legislatif mustahil dibatalkan. Yang bisa diubah atas dasar persidangan perkara hanya komposisi penghasilan suara partai.
Ketiga, Prabowo Subianto sang ”Kuda Hitam”, perlu menggalang dukungan partai-partai kecil untuk dapat maju dalam pemilu presiden. Dalam logika sederhana dan awam, itu berarti partai-partai kecil harus menandatangani berita acara keabsahan pemilu legislatif.
Cacah ulang
Yang paling mungkin menghindari tikus pithi anoto baris adalah titah kepemimpinan nasional agar semua pihak gotong royong membantu cacah ulang peserta pemilu presiden mendatang. Ini karena perasaan saja bahwa ada atau tidak ada rekayasa politik, daftar pemilih tetap (DPT) akan kacau jika data mentah yang mendasarinya pun sudah kacau.
Titah dan ketegasan sikap kepemimpinan nasional inilah yang akan membuat cacah ulang data dasar tak bakal mustahil dilakukan dalam waktu singkat. Apalagi dengan bantuan teknologi informasi.
Misalnya, mengaktifkan lagi petugas BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang tersebar sampai pelosok. Kita ingat, bahkan sampai tingkat desa, para petugas itu tidak cuma mencatat peserta KB. Dalam wilayah tugasnya dan dalam perkembangan berikutnya, mereka tahu siapa yang Lampid (lahir, mati, pindah, datang). Kabarnya mereka masih punya data hingga 2005. Sistem pendataannya pun masih ada. Begitu tombol diaktifkan, … jalan!
Titah dan ketegasan sikap kepemimpinan nasional itu juga bisa menggerakkan ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan Pramuka serta RT/RW untuk saling bahu-membahu. Hasil pencacahan berbagai pihak itu saling di-cross check dengan hasil dari administrasi kependudukan Depdagri yang punya wilayah di tiap pusat provinsi maupun dinas-dinas catatan sipil tingkat kota/kabupaten yang punya tangan sampai tingkat RT. Holopis kuntul baris dan rambate rata hayo dari semua ini kita pasok data dasar ke KPU yang selanjutnya akan memprosesnya menjadi DPT.
Mungkin saja keaktifan penyelenggara negara dalam pencatatan ulang ini menyimpang dari undang-undang yang justru mengharuskan rakyat aktif mencatatkan diri sendiri, penyelenggara negara pasif. Tetapi, seingat penulis, jika kemudian terbukti UU bertentangan dengan akal sehat dan kondisi nyata masyarakat, kepemimpinan nasional bisa mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang. Maka, lebih baik mempunyai undang-undang buruk tetapi hakimnya (pemimpinnya) baik dan bernurani daripada sebaliknya.
Langkah lain
Selain cacah ulang data yang mendasari penyusunan DPT untuk pemilu presiden, mungkin masih ada langkah- langkah lain penghindaran tikus pithi anoto baris. Yang pasti, segenap upaya penghindaran harus dituntaskan.
Ini penting mengingat enam ramalan Joyoboyo sudah terjadi, yaitu Murcane Sabdo Palon Noyo Genggong (runtuhnya Majapahit), Semut Ireng Anak-anak Sapi (masuknya Belanda), Kebo Nyabrang Kali (Belanda kenyang dan hengkang), Kejajah Saumur Jagung Karo Wong Cebol Kepalang (Jepang masuk 3,5 tahun), Pitik Tarung Sak Kandang (perang saudara zaman Bung Karno), Kodok Ijo Ongkang-0ngkang (tentara berkuasa era Soeharto).
Hitung-hitung, sambil menjajal diri, siapakah yang lebih sakti, kita semua dari milenium ini atau ”cuma” seorang diri Joyoboyo dari abad ke-11 silam?
**Sujiwo Tejo Dalang
Soeharto*Dikutip penuh dari Kompas
Senin, 18 Mei 2009
Ambiguitas Partai Islam
Kamis, 14 Mei 2009 | 13:40 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Problem laten partai Islam di Indonesia adalah minimnya perolehan suara di tengah Islam sebagai agama mayoritas. Data mutakhir dari penghitungan manual KPU untuk pemilu legislatif yang lalu, perolehan suara partai berasas/berbasis Islam tidak ada yang masuk tiga besar. Bahkan lima partai lainnya--PBB, PBR, PKNU, PPNUI, dan PMB--tak mampu memenuhi batas minimal parliamentary threshold. Fakta ini sering menjadi tanda tanya karena adanya asumsi korelasi antara keberagamaan dan pilihan politik. Eksistensi partai Islam diyakini sebagai muara seluruh suara umat Islam.
Dan asumsi inilah yang merawat imajinasi elite politik muslim untuk mempertahankan partai Islam di tengah realitas perolehan suara yang tak pernah menggembirakan. Waham mayoritarianisme Islam masih begitu kuat, sehingga melalaikan fakta politik muslim yang mengalami transformasi orientasi. Ini sekaligus membantah tesis para pengamat muslim yang menganggap tingkat partisipasi muslim cenderung kuat apabila terkait dengan Islam. Sebagaimana dalam beberapa survei, pilihan politik umat Islam tidak sepenuhnya berdasarkan ikatan emosional keagamaan. Bahkan kecenderungan tersebut terus menurun seiring dengan menguatnya kesadaran (orientasi) sekularistik di kalangan umat Islam yang merelatifkan relasi Islam dan politik.
Kenyataan tersebut merupakan efek domino dari perdebatan panjang relasi Islam dan politik yang sedikit-banyak memberi pilihan-pilihan paradigmatik alternatif di kalangan umat Islam. Lebih-lebih hal tersebut diinstitusionalisasi oleh Orde Baru dalam bentuk depolitisasi (deideologisasi) Islam. Karena itu, era reformasi menjadi masa tuai deideologisasi Islam yang merelatifkan Islam politik. Wajar bila mayoritas warga muslim pasca-Orde Baru tak merasa "asing" dengan Pancasila, konstitusi, dan demokrasi.
Ranah ambiguitas
Problem partai Islam sebenarnya merupakan bagian dari problem besar sistem kepartaian kita terkait dengan pola rekrutmen, kaderisasi, dan platform yang kabur. Di dalam diri partai Islam terdapat cermin retak (ambiguitas) dalam tiga ranah. Pertama, ranah ideologi. Partai berasas Islam sejatinya memiliki kekhasan platform yang diperjuangkan dan disosialisasi secara konsisten. Kekhasan platform tersebut terimplementasi dalam program dan agenda partai yang "menguntungkan" bagi kepentingan umat Islam. Namun, yang terjadi, partai Islam setali tiga uang dengan partai sekuler. Akibatnya, agenda-agenda yang ditawarkan mengaburkan identitasnya sebagai partainya umat Islam.
Kedua, ranah teologi. Islam yang diyakini sebagai pemersatu tak dapat diwujudkan oleh partai Islam. Kuatnya kepentingan kelompok lebih mengemuka dibanding mempersandingkan kesatuan ideologis sebagai manifestasi dari misi teologis yang mengedepankan kesatuan (tauhid). Alih-alih membangun koalisi (poros Islam), partai politik Islam berjalan sendiri-sendiri dan melepaskan identitas asas kepartaiannya demi pilihan pragmatis politisnya. Wajar apabila partai Islam lebih memilih mendorong SBY dan berkoalisi dengan Partai Demokrat daripada mengajukan calon presidennya sendiri. Padahal, secara kalkulasi suara, mereka punya peluang mengajukan calon sendiri apabila mau bersama.
Ketiga, ranah kultural. Ideologisasi Islam merupakan wajah lain dari homogenisasi kultural. Dalam masyarakat majemuk secara budaya, nilai, dan pemahaman homogenisasi tersebut merupakan problem besar. Ragam pemahaman keagamaan internal umat Islam tidak bisa diseragamkan. Apalagi menyangkut keragaman agama. Polarisasi pemahaman Islam tidak jarang teraktualisasi dalam kontradiksi-kontradiksi yang bila ditarik pada ranah politik bisa meruncing menjadi konflik horizontal.
Melihat ketiga problem tersebut, eksistensi partai politik Islam saat ini tak lebih dari simbolisasi (formalisasi) Islam tanpa akar. Keberadaannya hanya melanjutkan imajinasi keislaman yang diyakini serba mencakup (kaffah) tanpa konstruksi yang pasti bagi aspirasi umat Islam. Dan bila ini dipertahankan, tak akan banyak merevitalisasi eksistensi partai Islam kecuali sekadar untuk hidup secara subsisten.
Dua pilihan
Kecenderungan longgarnya ikatan warga terhadap partai politik menunjukkan modal sosial parpol yang semakin lemah. Dari hasil survei (LSI, 2006), hanya 13 persen yang mengaku merasa dekat dengan parpol sekuler. Dan masing-masing hanya 5 persen yang mengaku dekat dengan parpol berbasis ormas Islam atau berplatform Islam. Fakta ini sejatinya mendorong langkah reformulasi parpol agar terbangun ikatan warga yang kuat terhadap parpolnya.
Dalam konteks ini, ada dua pilihan bagi partai berasaskan Islam. Pertama, memperkuat segmentasi corak keberagamaan. Penguatan segmentasi ini terkait dengan optimalisasi kaderisasi melalui komunikasi, agregasi, dan artikulasi partai Islam terhadap aspirasi umat Islam. Keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera menaikkan perolehan suara dari 7,20 persen atau 8,18 persen kursi pada 2004 menjadi 7,88 persen suara atau 10,54 persen kursi pada 2009 sedikit-banyak dipengaruhi oleh segmentasi melalui kaderisasi yang intensif. Di antara sesama partai Islam, PKS menjadi paling fenomenal karena mampu menaikkan suaranya di tengah menurunnya partai Islam lainnya.
Kedua, meleburkan diri menjadi partai terbuka tanpa basis massa yang segmented. Ia harus melepaskan secara total identitas keberagamaannya sehingga identifikasi partai Islam tidak menjadi pembatas bagi warga lain untuk mendukungnya. Hal ini tampaknya yang hendak dilakukan PAN dengan membuka komunikasi dan rekrutmen lintas ormas dan profesi. Namun, langkah ini akan efektif apabila diiringi terobosan-terobosan apresiatif dan respons konstruktif terhadap isu-isu yang muncul di tengah masyarakat. Dan hal ini belum dilakukan PAN.
Kedua pilihan tersebut tentu mengandung kekurangan dan kelebihannya. Pilihan pertama akan melahirkan partai dengan kader yang solid, namun dengan massa "terbatas". Sebaliknya, pilihan kedua akan memunculkan partai terbuka dengan kemungkinan banyak massa tapi sangat longgar, seperti yang dialami oleh Golkar dan PDIP. Namun, sebagai upaya penguatan sistem kepartaian, pilihan-pilihan tersebut harus diambil dengan pertimbangan yang matang, bukan pertimbangan pragmatis yang justru mengaburkan identitas kepartaian.
Dalam konteks yang lebih luas, kedua pilihan tersebut dapat mengerucut menjadi dua kubu koalisi dalam sistem kepartaian kita ke depan. Sehingga tak perlu politik zigzag akibat pragmatisme seperti yang kita saksikan saat ini. Semoga.*
A. Bakir Ihsan, Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta
Senin, 11 Mei 2009
SPLIT VOTING DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2009: EXIT POLL PEMILU LEGISLATIF 9 APRIL 2009
Hubungan paling solid antara pilihan atas partai atau calon anggota DPR dengan pilihan atas calon presiden yang bersangkutan paling kuat ditemukan pada Demokrat dan SBY. Hampir semua pemilih Demokrat (86%) adalah pemilih SBY. Tingkat soliditas kedua ditemukan pada hubungan antara PDIP dan Megawati, yakni sebesar 65%. Masih ada sekitar 35% dari pemilih PDIP yang menyebar ke mana-mana, terutama pada SBY.
Rangking Soliditas ketiga ditemukan antara Gerindra dan Prabowo, yakni 55% dari pemilih Gerindra (4%). Selebihnya bocor ke mana-mana, terutama ke SBY. Rangking soliditas keempat adalah antara Golkar dan JK, tapi jauh di bawah. Soliditasnya hanya sekitar 22%. Di samping dukungan dari partainya sendiri, calon presiden yang kuat dalam sistem multipartai yang ekstrem seperti kita miliki sekarang adalah tingkat penerimaan atau dukungan dari massa pemilih partai selain partainya. Dalam masalah tingkat dukungan eksternal ini, SBY punya kekuatan 46%, jauh di atas Mega yang hanya 12%, dan Prabowo yang hanya 8%. Di samping itu, calon presiden yang kuat adalah calon yang gap dukungan terhadapnya dari elite dan massa pemilih kecil. Semakin kecil gap tersebut maka semakin kuat dukungan terhadap calon tersebut, dan semakin kecil inskoherensi elite partai dan massa pendukung partainya.
Belakangan ada manuver elite untuk membentuk koalisi mendukung calon presiden: Yang gapnya paling kecil adalah antara elite dan massa Demokrat, kemudian antara elite PDIP dan Elite Gerindra. Bila PKS, PPP, PKB, Golkar, PAN, Hanura, dan partai-partai lainnya mendukung Mega atau Prabowo maka gap antara elite dan massa pendukung partai mereka sangat bresar. Yang paling koheren dalam hubungan elite dan massa partai adalah bila PDIP dan Gerindra berkoalisi menghadapi partai-partai lain dan bila partai-partai lain ini mendukung SBY.
Hasil Pemilu 2004
Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI
| Ranking Suara | Partai Politik | Perolehan Suara | Jml. Kursi DPR RI | |
| Jumlah | Persen | |||
| 1 | Partai Golongan Karya | 24.480.757 | 21,58 | 128 |
| 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 21.026.629 | 18,53 | 109 |
| 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.989.564 | 10,57 | 52 |
| 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 9.248.764 | 8,15 | 58 |
| 5 | Partai Demokrat | 8.455.225 | 7,45 | 57 |
| 6 | Partai Keadilan Sejahtera | 8.325.020 | 7,34 | 45 |
| 7 | Partai Amanat Nasional | 7.303.324 | 6,44 | 52 |
| 8 | Partai Bulan Bintang | 2.970.487 | 2,62 | 11 |
| 9 | Partai Bintang Reformasi | 2.764.998 | 2,44 | 13 |
| 10 | Partai Damai Sejahtera | 2.414.254 | 2,13 | 12 |
| 11 | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.399.290 | 2,11 | 2 |
| 12 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.424.240 | 1,26 | 1 |
| 13 | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 1.313.654 | 1,16 | 5 |
| 14 | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 1.230.455 | 1,08 | 1 |
| 15 | Partai Patriot Pancasila | 1.073.139 | 0,95 | 0 |
| 16 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 923,159 | 0,81 | 1 |
| 17 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 895.610 | 0,79 | 0 |
| 18 | Partai Pelopor | 878.932 | 0,77 | 2 |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 855.811 | 0,75 | 1 |
| 20 | Partai Merdeka | 842.541 | 0,74 | 0 |
| 21 | Partai Sarikat Indonesia | 679.296 | 0,60 | 0 |
| 22 | Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 672.952 | 0,59 | 0 |
| 23 | Partai Persatuan Daerah | 657.916 | 0,58 | 0 |
| 24 | Partai Buruh Sosial Demokrat | 636.056 | 0,56 | 0 |
| Total | 113.462.414 | 100 | 550 | |
Sumber : Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU
Waktu : Rabu, 5 Mei 2004
QUICK COUNT
| Ranking | Penyelenggara Survei | |||||||
| LSI (1) | LSN | LSI (2) | CIRUS | |||||
| 1 | Demokrat | 20,46% | Demokrat | 20,22% | Demokrat | 20,34% | Demokrat | 20,61% |
| 2 | PDIP | 14,41% | Golkar | 14,79% | Golkar | 14,85% | Golkar | 14,57% |
| 3 | Golkar | 13,98% | PDIP | 13,98% | PDIP | 14,07% | PDIP | 14,26% |
| 4 | PKS | 7,84% | PKS | 7,37% | PKS | 7,82% | PKS | 7,45% |
| 5 | PAN | 5,74% | Gerindra | 6,51% | PAN | 6,07% | PAN | 5,8% |
| 6 | PPP | 5,23% | PPPP | 5,33% | PPP | 5,29% | PKB | 5,63% |
| 7 | PKB | 5,18% | PAN | 4,97% | PKB | 5,20% | PPP | 5,31% |
| 8 | Gerindra | 4,59% | PKB | 4,62% | Gerindra | 4,20% | Gerindra | 4,27% |
| 9 | Hanura | 3,72% | Hanura | 3,43% | Hanura | 3,49% | Hanura | 3,5% |
| 10 | PKNU | 1,45% | PKNU | 1,85% | PBB | 1,65% | PBB | 1,87% |
| 11 | PBB | 1,83% | PKPB | 1,55% | PKNU | 1,58% | ||
| 12 | PKPB | 1,36% | PKNU | 1,37% | PKPB | 1,52% | ||
| 13 | PDS | 1,19% | PDS | 1,31% | PDS | 1,46% | ||
| 14 | PBR | 1,07% | PBR | 1,29% | PBR | 1,18% | ||
| 15 | PDP | 1,03% | PPRN | 1,14% | PPRN | 1,11% | ||
| 16 | PPRN | 0,85% | PKPI | 0,99% | PKPI | 0,91% | ||
| 17 | PDK | 0,72% | PDP | 0,84% | PDP | 0,87% | ||
| 18 | PPPI | 0,65% | Barnas | 0,81% | PPPI | 0,72% | ||
| 19 | Patriot | 0,65% | PPPI | 0,69% | Barnas | 0,66% | ||
| 20 | PKPI | 0,62% | PRN | 0,64% | RepublikaN | 0,60% | ||
| 21 | RepublikaN | 0,59% | PPD | 0,63% | PDK | 0,58% | ||
| 22 | Barnas | 0,52% | PDK | 0,59% | PPD | 0,56% | ||
| 23 | PNBK | 0,52% | Patriot | 0,57% | Patriot | 0,45% | ||
| 24 | PPD | 0,5% | PNBK | 0,49% | PNBK | 0,43% | ||
| 25 | PKDI | 0,48% | Pakar Pangan | 0,44% | P Kedaulatan | 0,43% | ||
| 26 | PMB | 0,46% | P Kedaulatan | 0,41% | PPI | 0,41% | ||
| 27 | PIS | 0,4% | Pelopor | 0,40% | PMB | 0,38% | ||
| 28 | P Kedaulatan | 0,39% | PMB | 0,35% | Pelopor | 0,32% | ||
| 29 | PPI | 0,38% | PKDI | 0,35% | PKDI | 0,32% | ||
| 30 | PNI Marhaen | 0,38% | PNI Marhaen | 0,34% | PIS | 0,32% | ||
| 31 | Pakar Pangan | 0,35% | PPI | 0,34% | Pakar Pangan | 0,31% | ||
| 32 | Partai Buruh | 0,33% | PIB | 0,29% | PNI Marhaen | 0,29% | ||
| 33 | PIB | 0,32% | PIS | 0,29% | PPDI | 0,25% | ||
| 34 | PPDI | 0,31% | PPDI | 0,23% | Patai Buruh | 0,24% | ||
| 35 | Pelopor | 0,3% | Partai Buruh | 0,22% | PIB | 0,23% | ||
| 36 | Partai Merdeka | 0,26% | Partai Merdeka | 0,17% | PPNU | 0,16% | ||
| 37 | PSI | 0,25% | PSI | 0,17% | Partai Merdeka | 0,11% | ||
| 38 | PPNUI | 0,24% | PPNUI | 0,13% | PSI | 0,11% | ||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
Keterangan:
LSI (1): Lembaga Survei Indonesia
LSN : Lembaga Survei Nasional
LSI (2) : Lingkaran Survei Indonesia
CIRUS : CIRUS Surveyors Group