Nusa Tenggara Barat

Babak Baru Penguasaan Politik

Oleh Ratna Sri Widyastuti

Sejalan dengan runtuhnya pamor politik partai-partai lama di Nusa Tenggara Barat, penguasaan kaum ulama dan bangsawan pun meredup dalam ajang kontestasi politik nasional. Di mana mereka kini berkiprah?

Persaingan dalam perebutan posisi kepemimpinan politik antara dua kelompok berpengaruh, kaum ulama dan bangsawan, seakan telah mentradisi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam berbagai ajang kontestasi politik nasional pun dinamika politik semacam ini telah terlihat, bahkan semenjak Pemilu 1955 digelar.

Di Lombok, salah satu pulau besar di NTB yang memiliki jumlah penduduk terpadat, kiprah ulama karismatis, seperti Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, sangat menonjol dalam perpolitikan. Saat Pemilu 1955 berlangsung, dia telah terlibat dalam pemenangan Masyumi di NTB. Begitu pun dalam periode selanjutnya, dengan berbaju politik Golkar, Tuan Guru berperan dalam kesuksesan beringin di wilayah yang amat kental dengan ciri keislaman ini. Setelah dia wafat di akhir tahun 1997, para keturunan dan pengikutnya tetap mewarisi kiprah Tuan Guru dalam perpolitikan.

Di pulau lainnya, Sumbawa, tradisi kepemimpinan kalangan aristokrat setempat lebih kental pengaruhnya. Para sultan, kaum bangsawan, yang biasanya berkiprah di jalur birokrat pemerintahan, kerap menguasai berbagai ajang kontestasi politik. Penguasaan politik para aktor politik lokal ini menjadi semakin masif lantaran kekuatan penetrasi dan jaringan partai politik nasional di NTB, seperti Golkar ataupun partai-partai Islam PPP dan PBB. Dalam hal ini, langkah Golkar, PPP, dan PBB berhasil mengakomodasikan kekuatan kaum ulama dan kaum bangsawan dalam berbagai ajang penguasaan politik meskipun akhirnya Golkar yang tercatat kerap kali memenangi pemilu di NTB.

Anggota DPR

Hasil Pemilu Legislatif 2009 bisa dikatakan membawa nuansa perubahan dalam peta penguasaan politik di NTB. Setidaknya, apa yang terjadi dalam Pemilu Legislatif 2009 telah melahirkan kecenderungan semakin meluruhnya dominasi kalangan ulama dan bangsawan dalam perebutan kursi legislatif tingkat nasional. Di sisi lain, meredupnya kiprah penguasaan kalangan penguasa ”tradisional” ini sejalan pula dengan runtuhnya dominasi partai-partai lama yang selama ini mengakomodasikan berbagai sepak terjang mereka.

Apakah gambaran demikian mencerminkan meluruhnya peran politik baik ulama maupun bangsawan di NTB masih harus lebih dicermati. Namun, penelusuran terhadap berbagai kiprah mereka dalam ajang pemilu lalu memang menunjukkan minimnya keberadaan dua kalangan ini dalam pentas politik di tingkat DPR. Ambil contoh ajang Pemilu Legislatif 2009 yang memunculkan 10 sosok anggota DPR mewakili NTB.

Dari seluruh wakil rakyat NTB, enam di antaranya tergolong sosok lama yang pernah berkiprah sebagai anggota legislatif, baik di tingkat nasional maupun provinsi pada masa sebelumnya.

Menariknya, dari keseluruhan sosok yang muncul, tidak tampak menonjol sosok yang dikenal sebagai kalangan berpengaruh secara sosial di NTB. Gelar-gelar kebangsawanan dan ulama tidak tampak menghiasi nama-nama para wakil rakyat. Gelar kebangsawanan berupa sebutan Lalu atau HL (Haji Lalu), sedangkan gelar ulama biasanya berupa sebutan Tuan Guru atau TGH (Tuan Guru Haji).

Namun, dalam perebutan kursi DPD, kaum bangsawan NTB masih tampak dominan. Setidaknya, dari empat anggota DPD yang terpilih, tiga nama tergolong kaum bangsawan NTB. Perolehan suara terbanyak dalam perebutan kursi DPD ini diduduki oleh Farouk Muhammad, sosok kelahiran Bima yang meretas karier di dunia kepolisian dan dikenal pula sebagai mantan gubernur PTIK.

Demikian juga pada ajang kontestasi politik di tingkat lokal, keberadaan kaum ulama dan bangsawan NTB masih terlihat eksistensinya. Dalam perebutan kursi 55 kursi DPRD provinsi, terdapat 7 nama anggota legislatif yang mencerminkan kedudukan sebagai bangsawan ataupun tokoh ulama setempat. Tumpuan politik kedua kaum berpengaruh tersebut sebagian besar masih mengandalkan basis massa tradisional, yaitu pada konstituen Partai Golkar dan partai-partai bercorak keislaman, seperti PPP, PBB, maupun PBR.

Perubahan politik

Semakin tergesernya penguasaan politik kaum berpengaruh ke tingkat politik lokal ini tampaknya sejalan dengan terjadinya perubahan konfigurasi penguasaan politik NTB. Dalam hal ini, pamor partai-partai tradisional, baik bercorak nasionalis maupun keagamaan, mulai meredup. Penurunan suara Golkar di NTB, misalnya, menjadi pangkal penyebab meluruhnya eksistensi kaum berpengaruh di wilayah ini. Dengan perolehan total hanya 14,8 persen, pada Pemilu 2009 ini, Golkar tak bisa lagi disebut sebagai penguasa politik di wilayah NTB.

Hasil perolehan suara untuk pemilihan anggota legislatif tingkat pusat (DPR) menunjukkan bahwa Partai Demokrat telah memenangi perolehan suara di seluruh Pulau Lombok dan dua wilayah di Pulau Sumbawa: Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu. Golkar hanya mampu mempertahankan kemenangan di dua wilayah Sumbawa, yakni Kabupaten Bima dan Kota Bima. Naiknya perolehan suara Demokrat termasuk fenomenal karena pada Pemilu 2004 tidak ada satu pun wilayah kabupaten atau kota di NTB yang dimenangkan partai ini.

Partai-partai bercorak keislaman, seperti PBB dan PPP yang membayangi ketat Golkar dalam pemilu 2004, juga mengalami penurunan pamor. Padahal, partai-partai agama ini beberapa tahun lalu mampu menorehkan kemenangan di ajang pemilihan kepala daerah. Enam dari sembilan kepala daerah baru merupakan calon dari partai-partai hijau yang saling berkoalisi ataupun bergabung dengan partai nasionalis lain. Demikian juga pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih di tahun 2008 yang merupakan calon dari koalisi PBB dan PKS. (RATNA SRI WIDYASTUTI/Litbang Kompas)