SBY-Boediono Mengerucut, Partai Golkar Memanas

Jakarta, Kompas - Pencarian calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengerucut pada beberapa nama dari 19 nama yang sudah masuk. Di antara nama-nama yang mengerucut itu, nama cawapres dari kalangan profesional mencuat. Salah satu yang dipertimbangkan adalah Gubernur Bank Indonesia Boediono.

”Arahnya memang mengambil cawapres dari kalangan profesional. Kalau mengambil dari partai politik peserta koalisi, akan muncul friksi yang lebih banyak karena perolehan suara mereka tidak berbeda terlalu jauh,” ujar Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Achmad Mubarok di Jakarta, Senin (4/5).

Pernyataan itu sekaligus mengonfirmasi ketidaksediaan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa untuk dicalonkan sebagai wapres dari Partai Amanat Nasional.

”Selain akan memunculkan friksi di antara peserta koalisi, jika Hatta diambil, akan memunculkan kesan SBY bisa didikte Amien Rais,” ujar Mubarok yang ketika dihubungi mengaku baru saja bertemu dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Agung Laksono di sebuah hotel.

Namun, menurut Mubarok, semua itu masih wacana dan berdasarkan pertimbangan rasional. Keputusan akhir tetap berada di tangan SBY yang diberi mandat penuh oleh Partai Demokrat yang didirikannya. Pengumuman cawapres SBY dengan acuan lima kriteria akan disampaikan pada 10 Mei 2009.

”Bisa jadi nama yang disebut di luar 19 nama atau sama sekali nama yang mengejutkan,” ujarnya.

Boediono dipertimbangkan karena besarnya tantangan ekonomi yang dihadapi lima tahun mendatang akibat krisis global. Boediono juga dinilai relatif bisa diterima semua parpol peserta koalisi sehingga bisa memperkuat koalisi di parlemen.

Boediono yang saat ini memimpin Bank Indonesia sebelumnya dipercaya pemerintah sebagai menteri koordinator perekonomian. Sebelum itu, Boediono pun pernah menjabat sebagai menteri keuangan.

Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengemukakan, nama cawapres terpilih sudah berada di kantong SBY. Pengumuman akan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu legislatif dan pertemuan semua parpol peserta koalisi dengan Partai Demokrat.

Rapimnasus ulang

Jika situasi di kubu Partai Demokrat ”adem ayem” saja, tidak demikian halnya dengan kondisi di Partai Golkar yang akhir pekan lalu mendeklarasikan pasangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto sebagai capres dan cawapres.

Gelombang panas terus menerpa parpol berlambang beringin ini. Perwakilan DPD II Partai Golkar menuntut ada rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) ulang untuk menyikapi pilihan koalisi dan pencalonan presiden-wapres mendatang.

Dalam rapimnasus ”jilid 2” itu, Jusuf Kalla mesti melaporkan hasil komunikasi politiknya dan peserta rapatlah yang menentukan apakah pilihan koalisi berikut pencalonan presiden-wapres bisa diterima.

”Jika itu diabaikan, kami akan mengambil sikap politik di daerah masing-masing,” ujar Ketua DPD II Partai Golkar Kota Malang Aries Pujangkoro.

Senin siang, perwakilan DPD II itu menemui dan menyampaikan aspirasi mereka kepada Agung Laksono di Gedung DPR. Agung adalah Ketua DPR.

Namun, mereka menolak ajakan Agung untuk langsung menemui Ketua Umum Jusuf Kalla di Kantor DPP Partai Golkar.

Aspirasi yang disampaikan pada prinsipnya menolak pencalonan Jusuf Kalla-Wiranto yang dideklarasikan pada 1 Mei lalu karena belum diputuskan dalam rapimnasus. Menurut mereka, hal sestrategis itu mestinya tidak mengabaikan pengurus DPD II yang merupakan motor organisasi.

Agung mendukung

Agung Laksono dan sejumlah DPP Partai Golkar mendukung aspirasi sejumlah DPD II tersebut.

Hadir dalam pertemuan dengan DPD II sejumlah petinggi Golkar, yaitu Yorrys TH Raweyai (Ketua), Firman Subagyo (Ketua), Simon Patrice Morin (Wakil Sekjen), Fatomi Asaari (Wakil Sekjen), dan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Darul Siska.

”Saya yakin itu (rapimnasus II) bisa dilaksanakan. Namun kali ini tidak hanya dihadiri DPD I, tapi juga DPD II sehingga keputusan ini bisa memperkokoh yang lama, bisa juga mengubah, atau memberi tambahan-tambahan lain,” papar Agung kepada pers.

Saat Kalla mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, Agung memang tidak hadir. Namun, ketika ditanya soal itu, Agung mengelak bahwa dirinya melarikan diri. Agung sempat disebut-sebut termasuk salah satu petinggi Golkar yang dilirik Partai Demokrat untuk disandingkan dengan SBY.

”Saya ada rapat di sini mengenai persiapan pertemuan Parlemen Asia Pasifik. Bukan lari,” ujarnya sambil tersenyum.

Menurut Agung, salah satu keputusan Rapimnasus Golkar pada 23 April lalu mewajibkan ketua umum sebagai mandataris untuk melaporkan langkah-langkah politik yang telah diambil ke rapimnasus berikutnya. Dengan demikian, hal itu pun bisa dijadikan dasar untuk menggelar rapimnasus II.

Tidak mudah

Namun, Agung juga mengatakan, untuk mengubah pencapresan Kalla tidak mudah karena sudah menyangkut partai lain, yaitu Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang menjadi calon wakil presiden.

Perubahan itu pun harus dilakukan sebelum partai mendaftarkan pasangan calon presiden-wakil presiden ke KPU.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Selasa ini akan memutuskan apakah rapimnasus II itu bisa digelar atau tidak.

Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattalatta yang juga Menteri Hukum dan HAM tampaknya juga tidak memberikan dukungan penuh pada pencapresan Kalla.

Ketika ditanya pers apakah dirinya akan menjadi tim sukses Kalla, Andi Mattalatta menegaskan bahwa dirinya akan menjadi tim sukses pemerintah.

”Pak JK selalu mengatakan, loyalitas kepada partai berhenti pada saat loyalitas kepada negara dimulai,” ucap Andi diplomatis.(INU/DIK/SUT)