Komunikasi Politik PKS

Sapto Waluyo
(Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)

Sejumlah partai telah melakukan rapat pimpinan tingkat nasional pekan lalu untuk menyongsong pemilihan presiden. Satu di antaranya mendapat sorotan luas, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggelar musyawarah Majelis Syura untuk menentukan arah koalisi. PKS menjadi perhatian karena berhasil menempati ranking keempat dalam percaturan nasional dengan perolehan suara 8,2 persen, menurut tabulasi sementara KPU. Tak pelak, PKS menjadi partai berideologi Islam terbesar di Tanah Air dan berpeluang tinggi mendampingi Partai Demokrat dalam pemerintahan mendatang, di samping partai berbasis massa Islam lain: PAN dan PKB.

Yang unik dari PKS adalah hasil pembahasan 96 anggota Majelis Syura yang hadir tentang calon wakil presiden, dimasukkan dalam amplop tertutup dan akan disampaikan secara langsung kepada calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Majelis Syura, KH Hilmi Aminuddin, menyatakan cara itu ditempuh untuk menjaga 'kesantunan dalam berpolitik' dan demi menghindari kegaduhan politik yang sudah melanda sejumlah partai besar. Sebenarnya, selain membahas alternatif kepemimpinan nasional, PKS juga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan mempersiapkan kontrak politik menyangkut masalah kedaerahan, politik domestik, internasional, manajemen koalisi, danpower sharing. Perlu dicatat, penyusunan draf kontrak tidak menandakan PKS bersikap pragmatis karena pada Pemilu 2004, PKS juga melakukan kontrak dengan SBY. Bisa dikatakan, PKS memelopori suatu tradisi penting dalam kancah politik nasional. Sayang sekali, inisiatif genuin itu tak dicerna publik luas karena tenggelam oleh manuver dan pernyataan elite PKS yang memancing kontroversi. Masyarakat jadi menangkap kesan keliru dari penampilan partai yang lahir di era reformasi itu. Misalnya, berkaitan dengan rencana koalisi pascapemilu legislatif, saat PKS melakukan pendekatan dengan PD, ternyata petinggi Partai Golkar punya maksud sama. Tiba-tiba tokoh PKS, Anis Matta, mengancam akan meninggalkan koalisi, karena duet SBY-JK dinilai telah gagal menjalankan pemerintahan selama lima tahun ini. JK dipandang sebagai matahari kedua dalam pemerintahan dan Golkar yang bergabung paling akhir dalam Kabinet Indonesia Bersatu justru lebih dominan mengarahkan kebijakan pemerintah. Sering sekali PKS diabaikan dalam penentuan kebijakan yang krusial, seperti kenaikan harga BBM dan impor beras.

Pernyataan Anis serta-merta disanggah Tifatul Sembiring yang menyebut, hal itu hanya pandangan pribadi karena format koalisi masih diperbincangkan dengan semua mitra lain. Sanggahan yang terlambat karena citra publik telah terbentuk bahwa PKS berperilaku bak debt collector yang main ancam demi mencapai kepentingan politiknya. Padahal, sebelum pemilu, justru PKS yang mengundang JK berdiskusi di markas besarnya dan mendukung penuh keberanian JK untuk mencapreskan diri. Bila tokoh PKS tidak menyadari efek masif yang terjadi melalui media massa dan jaringan internet, hal itu sungguh naif. Setiap pernyataan dan manuver elite PKS ternyata tak diukur manfaat dan mudharatnya terlebih dulu.

Sehingga, tatkala Golkar (lebih tepatnya: JK) memutuskan hubungan sepihak dengan PD (lebih pas: SBY), lalu fungsionaris PD mengungkapkan keterkejutannya maka segenap telunjuk menuding PKS sebagai biang keladi dari kekisruhan tingkat tinggi itu. Padahal, yang terjadi bisa saja karena chemistry SBY-JK telah kehilangan daya rekatnya dan gejala keretakan tak bisa ditutupi lagi. Sama sekali tak ada hubungannya dengan PKS bila elitenya tidak bertingkah di luar kontrol.

Belum pupus isu penolakan PKS terhadap Golkar dari ingatan publik, muncul lagi pernyataan Mahfud Sidik yang menegaskan PKS tidak akan mengajukan kadernya sebagai cawapres pendamping SBY. Karena itu, PKS mengusulkan figur nonpartai. Ini seperti merendahkan posisi PKS sendiri, betapa manuver berkoalisi tanpa daya tawar yang memadai, sementara partai lain dengan posisi politik lebih rendah berani mengajukan proposal lebih tinggi. Lagi-lagi celoteh Mahfud itu dibantah oleh kader PKS di berbagai daerah yang menyatakan dukungan terbuka kepada kader terbaik PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), agar bersiap diri mendampingi SBY sebagai cawapres. Dukungan publik lebih luas datang dari 200 ulama Madura, aktivis LSM di Medan, dan sejumlah tokoh nasional yang tidak meragukan kredibilitas HNW. Bahkan, exit poll yang dilakukan LP3ES pada 9 April 2009 menyimpulkan pasangan SBY-HNW didukung 20,8 persen responden, mengungguli SBY-JK yang meraih 16,3 persen dan SBY-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan.

Masih belum puas, ada lagi pernyataan Fahri Hamzah yang membuat kening berkerut. Setelah Golkar memutuskan hubungan dengan PD dan JK diberi mandat sebagai capres, Fahri justru mengutarakan PKS akan membuka komunikasi dengan semua partai. Fahri meyakinkan bahwa ketua Majelis Syura PKS dalam waktu dekat akan bertemu dengan JK. Kali ini bantahan datang langsung dari ketua Majelis Syura sendiri yang menyatakan rencana pertemuan memang pernah diutarakan sejak lama, tapi tak ada kecocokan waktu. Dan, saat ini sudah sibuk semua sehingga tak mungkin dijadwalkan ulang. Kejadian ini untuk yang kesekian kalinya membingungkan publik, termasuk kader dan konstituen PKS yang memiliki akses komunikasi terbatas.

Ketiga contoh itu mencerminkan betapa buruknya komunikasi politik sebagian elite PKS. Bila mereka orang biasa mungkin dampaknya tidak akan terasa, tak ada satu pun media yang akan mengutipnya. Tapi, seorang sekretaris jenderal (Anis) yang berbeda pandangan dengan presiden partai (Tifatul), ketua Fraksi di DPR (Mahfud) yang mengabaikan aspirasi kader dan pengurus di sejumlah daerah, serta public reasoning yang menghendaki regenerasi kepemimpinan nasional, termasuk humas Fraksi (Fahri) yang mem-fetakompli ketua Majelis Syura, ini sudah di luar batas kewajaran.
Evaluasi total dan otokritik tuntas perlu dilakukan, bila PKS tetap ingin menjaga jati dirinya sebagai 'Partai Dakwah'. Inti dakwah adalah nasihat: untuk menegakkan perintah Allah dan rasul-Nya, mengingatkan para pemimpin dan membimbing masyarakat awam. Jika semua pernyataan dan manuver itu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa corrective action, yang memadai dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan sekecil apa pun, kapasitas PKS sebagai learning organization mulai diragukan. Suatu hari akan ada pernyataan dan manuver elite yang lebih kontroversial, lalu dampak buruknya tidak bisa dikendalikan lagi.

Sesungguhnya, PKS telah 'dihukum' publik dan pemilih yang kritis dengan 'kekalahan' di Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung, dan kota-kota besar lain. Pertambahan suara PKS berasal dari pelosok desa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah luar Jawa (terutama Sumatra dan Sulawesi). Para pemilih pedesaan itu tak terkena efek negatif dari 'jurus dewa mabuk' sebagian elite PKS dan iklan yang warna-warni.

Akibatnya, target nasional 20 persen suara masih terlalu jauh dari jangkauan karena kesalahan strategi. Bahkan, prediksi yang realistik 12-15 persen suara pun tak tercapai. Terlalu besar ongkos yang dikeluarkan untuk manuver tak terkendali, dengan risiko tak terpikirkan sebelumnya.

Karena itu, sikap Majelis Syura untuk mengembalikan kesantunan berpolitik PKS patut didukung. PKS kini menjadi salah satu aset nasional yang amat bernilai. Dari sinilah akan diuji: Apakah cita-cita reformasi 11 tahun lalu masih mungkin diwujudkan? Dan, bisakah konsolidasi demokrasi demi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat dimulai setelah tiga kali pemilu? Hanya elite politik yang matang bisa menjawab tantangan ini.

(-)