YUDI LATIF
Dengan segala karut-marut dan aneka kecurangan yang mewarnai pemilu legislatif, belum ada tanda-tanda kekecewaan akan menjelma menjadi amuk, mengantarkan demokrasi ke jalan buntu.
Nada-nada kutukan dan ajakan pemboikotan hanya berseliweran lewat layanan pesan singkat (SMS) berantai, paling jauh sebatas ultimatum dalam kongko-kongko elite secara terbatas, lantas mereda ditelan kepentingan koalisi.
Perilaku elite politik tersebut menggembirakan sekaligus menyedihkan. Menggembirakan karena berdasarkan pengalaman sejumlah negara, yang paling bertanggung jawab atas keruntuhan suatu demokrasi bukanlah orang-orang biasa, melainkan perilaku elite politik (Bermeo, 2003).
Beruntunglah, kekecewaan elite politik Indonesia atas pelaksanaan pemilu itu dinetralisasi oleh melemahnya ”konflik visi” dalam politik digantikan oleh menguatnya ”konflik kepentingan”. Dalam konflik visi, yang dipertaruhkan adalah gagasan yang bersifat tak teraba, mengandung asumsi-asumsi dasar yang menuntut konsistensi logis, kesetiaan, dan pengorbanan jangka panjang.
Oleh karena itu, ketika konflik visi yang terjadi, daya ledaknya bisa membuat para penganut perbedaan visi terpecah dalam kesiagaan siap mati yang memengaruhi rentang panjang sejarah bangsa.
Dalam konflik kepentingan, yang dipertaruhkan adalah hal-hal teraba, mengandung kejelasan untung-rugi yang bersifat pragmatis jangka pendek. Karena sifatnya yang cetek dan menyangkut kepentingan orang per orang, terlalu konyol jika banyak orang mempertaruhkan jiwanya di altar pengorbanan. Oleh karena itu, durasi konflik kepentingan biasanya berjangka pendek.
Meski peredupan konflik visi bisa mencegah kekacauan dan perpecahan bangsa, politik tanpa visi tak menyediakan basis nilai dan harapan. Dampaknya segera terlihat dalam pola koalisi.
Pemimpin partai sibuk bermanuver politik secara zig-zag, tanpa beban berganti-ganti posisi etis. Partai-partai yang bercorak liberal rela bersanding dengan partai-partai bercorak iliberal. Rujukan koalisi bukanlah titik temu dalam nilai dan visi, melainkan semata-mata berdasarkan alokasi sumber daya dan kursi. Platform yang disusun secara serabutan diajukan sekadar alat justifikasi.
Tanpa kejelasan visi, politik kehilangan peta jalan ke arah mana masyarakat akan diarahkan, prioritas nasional apa yang akan dipilih, fokus pembangunan apa yang akan disasar, dan akhirnya pengorbanan apa yang dituntut dari rakyat.
Politik tanpa visi sekadar kemeriahan pesta pora yang menyesatkan; memberikan harapan semu dengan biaya mahal, tanpa arah ke depan, tanpa perenungan mendalam, dan tanpa komitmen pada penyelesaian masalah- masalah mendasar.
Tetapi ada luapan bawah sadar yang mencerminkan kejenuhan banyak orang dengan politik permukaan dan mulai berpaling ke politik pendalaman.
Meski untuk sementara waktu, bagi kebanyakan rakyat yang dibelit kesulitan hidup, perhatian pada segi-segi pendalaman struktural ini masih bisa terpalingkan oleh godaan stimulasi permukaan inkremental.
Tendensi ini bisa dilihat dari kecenderungan figur politik yang pada awal era reformasi menjadi pesakitan, sekarang diperlakukan bak pahlawan karena kekecewaan publik kritis terhadap figur lain yang berpopularitas tinggi tetapi tak menjanjikan pendalaman.
Untuk mengantisipasi ekspektasi publik pada substansi demokrasi, tantangan politik ke depan bagaimana mengembangkan pendalaman visi sambil mengendalikan potensi pertikaian yang ditimbulkannya lewat penataan institusi elektoral yang bergaransi kompetensi, kenetralan, dan keadilan.
Pintu masuk ke arah itu bisa dimulai lewat penataan kerangka koalisi. Pembentukan koalisi tidak hanya berdasarkan pertemuan kepentingan, atau segi sentimentil dalam relasi antarelite, melainkan berbasis komitmen bersama dalam kerangka nilai dan visi.
Dalam kerangka ini, kompetisi politik bukanlah sekadar pertarungan popularitas figur, melainkan pertarungan dalam pasar gagasan. Jika visi yang dipertaruhkan, para kandidat tak perlu merasa kecil atau tinggi hati. Mereka perlu menghayati dirinya sebagai pahlawan yang memperjuangkan nilai luhur apa pun risikonya.
Jika visi ini secara jujur diperjuangkan dengan kemampuan komunikasi politik yang bersambung dengan pemahaman publik, rakyat punya kepekaan nuraninya tersendiri. Sekalipun kalah, secara moral menang.
”Kontestasi politik,” ujar Winston Churchill, ”sama bahayanya dengan peperangan, bahkan lebih berbahaya. Dalam peperangan, orang hanya mati satu kali; sedangkan dalam kontestasi politik, orang bisa saja mati berkali-kali.”
Kematian politik selalu menyisakan harapan hidup. Bagi si pecundang, kekalahan bisa saja kemenangan yang tertunda. Bagi si pemenang, pihak yang kalah menghadirkan tekanan yang bisa membangkitkan kreativitas daya hidup.
Dalam demokrasi yang bervisi, pihak-pihak yang kalah tidak harus mencari kehormatan dengan harga murah kepada sang (calon) pemenang. Mengonsolidasikan diri sebagai oposisi untuk mempersiapkan kemenangan esok hari jauh lebih terhormat.
Demokrasi adalah kemenangan semua pihak. Yang menang dan yang kalah punya perannya sendiri, punya ruang kehormatan sendiri-sendiri. Semuanya bekerja untuk tuan yang sama: sang demos (rakyat).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar