Golkar Terus Digoyang, Kalla Makin Terjepit

Jakarta, Kompas - Posisi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Jusuf Kalla kian terjepit. Gerakan pembangkangan terhadap hasil putusan rapat pimpinan nasional khusus pada 23 April lalu yang menetapkan pencalonan dirinya sebagai presiden terus bergulir.

Sebanyak 25 ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar, dalam surat tertulis, meminta Jusuf Kalla mengajukan enam nama kader Partai Golkar sebagai calon wakil presiden yang akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Surat yang juga diperlihatkan kepada Kompas itu diserahkan Senin (27/4) sore.

Enam nama yang diajukan sebagai calon wapres adalah Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Akbar Tandjung, Sultan Hamengku Buwono X, Fadel Muhammad, dan Surya Paloh.

Pagi harinya, ratusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golkar juga mendesak diadakannya rapimnasus ulang untuk menetapkan calon wapres dari Golkar. Mereka juga menolak keputusan rapimnasus karena tak melibatkan jajaran DPD II. Ratusan DPD II itu, Senin, mengadakan pertemuan informal di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Ketua DPD II Kota Banda Aceh Muntazir Hamid membantah jika pertemuan DPD II ini diadakan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa atau memecah belah Golkar.

Sedangkan Wakil Ketua DPD II Kabupaten Lebak, Banten, Samsul Hidayat menegaskan, pada intinya, DPD II menghendaki mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Menurut dia, pengurus DPD II yang hadir di Jakarta sudah mencapai 600 orang dan siap mengikuti rapimnasus ulang. Mereka berharap rapimnasus ulang itu mengerucutkan tujuh nama kader Golkar yang kemudian ditawarkan kepada capres dari Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika tujuh nama itu dikerucutkan menjadi dua nama, kemungkinan kuat yang muncul adalah Akbar Tandjung dan Agung Laksono. Kalla tidak mungkin lagi menjadi calon wapres karena sudah dimandatkan rapimnasus menjadi capres.

Kalla menjawab

Menanggapi perkembangan terakhir, Kalla menyoroti adanya gejala destruktif yang merusak demokrasi yang tengah dipraktikkan di tengah-tengah proses komunikasi politik untuk menjalin koalisi antarparpol. Ia tidak menuduh siapa pun, tetapi melihat gejalanya kini dialami dua partai politik lain, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kini, menyusul Partai Golkar yang tengah ”diacak-acak”.

Menurut Kalla, yang terjadi sekarang adalah gejala yang sama di tiga partai, di mana sejumlah kadernya melawan ketua umum partainya. ”Demokrasi tidak dijalankan secara benar dan baik. Akan tetapi, sengaja dipecah belah, ditakut-takuti, dan ditangkapi. Masa kasus 10 tahun yang lalu, dengan jumlah (kerugian) hanya beberapa juta, tiba-tiba dipersoalkan dan orangnya ditangkapi. Memang, secara hukum, kasus itu harus diproses. Tetapi, mengapa baru sekarang? Saya tidak mau berprasangka buruk menuduh,” kata Kalla.

Ditanya mengenai kemungkinan adanya ”musuh dalam selimut” di antara fungsionaris Golkar, Kalla menjawab diplomatis, ”Ada rencana masing-masing, tentu itu wajar. Akan tetapi, kita harus menjaga soliditas partai. Itu penting.”

PAN menunggu

Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Amien Rais seusai rapat konsultasi DPP dan MPP PAN, Senin malam, menyatakan perbedaan pendapat di PAN merupakan hal biasa. Namun, komunikasi politik tetap berjalan dengan baik. Itu sebabnya, keputusan sikap PAN masih akan menunggu Rapimnas PAN yang akan digelar 2 Mei mendatang.

”Soal ribut-ribut sebetulnya tidak ada, yang ada hanya perbedaan pendapat saja, tetapi tetap saling membangun komunikasi,” ujar Amien.

Ia juga mengingatkan, Soetrisno Bachir merupakan Ketua Umum PAN yang dipilih dalam Kongres PAN di Semarang. Ia sudah banyak bekerja membuang tenaga, pikiran, uang, dan lainnya.

”Inilah yang sudah diperoleh, kondisinya memang tidak sangat bagus, tetapi di antara partai lain banyak yang runtuhnya cukup fatal, kami mungkin cuma sedikitlah,” ujar Amien.

Soetrisno Bachir mengatakan, PAN saat ini memang masih mencari-cari langkah terbaik dari yang ada. Semua keputusan belum final dan masih dilakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak dan partai lain, termasuk memerhatikan tawaran- tawaran yang ada.

”Termasuk di dalamnya, apakah mitra koalisi itu sama atau ada yang hampir sama atau tidak. Misalnya soal memperjuangkan ekonomi pedesaan dan UKM,” ujarnya.

Soetrisno mengatakan, proses politik saat ini memang masih dinamis. Bisa saja nama-nama calon yang muncul saat ini akan digantikan dengan nama lain. Jadi, PAN masih akan melihat perkembangan politik dulu.

(SUT/DAY/MAM/HAR)