Pemilu legislatif, 9 April, tampaknya kian memperkokoh pandangan yang menyebutkan, Islam tak laku dijual atau menjadi landasan pergerakan politik nasional. Kalau betul, baru kali ini politik Islam absen dari politik nasional.
Meski sebelumnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mencoba menghidupkan aliansi strategis kelompok Islam untuk membangun kekuatan, tampaknya partai politik Islam atau parpol yang berbasis massa Islam meragukan kekuatan massa untuk mendukungnya. Aliansi strategis Islam semacam ini pun tidak berjalan.
Padahal, perolehan suara partai Islam atau partai yang berbasis Islam, jika bersama-sama, akan mampu mengusulkan calon presiden. Masalahnya, setiap parpol terlalu sombong dengan keislaman yang disandangnya. Tidak heran kalau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Matahari Bangsa (PMB), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) enggan membangun kekuatan bersama. Bahkan, ada kecenderungan mendekat kepada pemenang pemilu yang memang berdasarkan hitungan di atas kertas bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden, atau diperkirakan memenangi pemilihan umum presiden/wapres.
Ajakan menyatukan politisi Islam agar berada dalam satu barisan juga dilakukan Sekretaris Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath, yang menyakini, jika partai Islam atau partai berbasis massa Islam mau bersatu, akan bisa memenangi kepemimpinan nasional.
”Insya Allah semua ormas dan gerakan Islam serta umat Islam akan mendukung jika ada kandidat dari kelompok Islam. Apalagi, umat menunggunya,” kata dia.
Tampaknya perjuangan untuk menyatukan kelompok partai Islam, atau partai berbasis massa Islam, sebetulnya masih ada. Apalagi, PKS yang dengan tegas menyatakan akan mendukung Partai Demokrat (PD) pun, tetap menyediakan jalan keluar jika ingin menyudahi keputusan untuk berkoalisi dengan PD.
Salah satu keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS yang disampaikan Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin, Minggu, menyebutkan, dalam pemilu presiden mendatang, PKS akan berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan PD bila kontrak politik disepakati bersama. Kontrak politik dilakukan berdasarkan platform bersama dan disetujui Tim Lima PKS dan Tim Sembilan PD serta dibuat dalam keberpihakan dan kepedulian terhadap bangsa dan negara.
Di sini tampak jalan keluar, yang tetap membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain, jika ternyata kontrak politik itu tak disepakati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar